Follow

Masalah Sampah Laut, Guru Besar Kelautan Unhas: Perlu Campur Tangan Real Pemerintah

Editor: Renita Pausi Ardila | Minggu, 27 Mei 2018 - 08:20 Wita | 435 Views
Prof Dr Akbar Tahir MSc. Foto: Andi Ningsih/identitas

Permasalahan sampah yang ada di laut dari hari ke hari semakin tak terbendung. Seiring berjalannya waktu, volume sampah yang ada di laut juga terus meningkat dengan cepat. Kondisi itu, menjadikan laut Indonesia sebagai kawasan perairan yang rawan dengan persoalan yang cukup serius.

Bahkan menurut hasil riset Jenna Jambeck, peneliti dari Universitas Georgia, Amerika Serikat yang dipublikasikan pada tahun 2015, Indonesia merupakan  Negara penyumbang sampah plastik terbanyak ke dua di dunia sebesar 167,2 juta ton.

Lalu seperti apa tanggapan Prof Dr Akbar Tahir MSc selaku anggota penyusun rencana aksi nasional Penanganan Sampah Plastik Laut (PSPL), juga sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan (FIKP) Unhas? Berikut hasil wawancara Wandi Janwar reporter identitas, Kamis (5/4).

Apa faktor utama adanya sampah plastik di laut Indonesia?

Bulan lalu ada kasus di Bali, tiba-tiba banyak sampah yang berdatangan kemudian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman maupun dari tim Perikanan menurunkan beberapa tim untuk menelusuri sampah-sampah tersebut. Setelah dilakukan diving ternyata dasar laut dimana dipermukaan air terdapat banyak sampah itu bersih tidak ada sampah. Jadi artinya apa, sampah-sampah itu kemungkinan besar terbawa oleh aliran laut dan bisa jadi itu bukan sampah dari Indonesia melainkan dari Negara tetangga seperti Filipina dan Malaysia.

Bagaimana dengan kasus Indonesia sebagai penyumbang sampah terbesar kedua di dunia?

Itu hanya kalkulasi produksi plastik disandingkan jumlah penduduk bermukim di wilayah pesisir, belum terdapat sistem pengolahan limbah cair/air di perkotaan Indonesia. Jadi hanya kalkulasi prediksi. Sampah plastik di laut diangkut oleh sistem arus lautan dunia sehingga bisa bergerak ke mana saja sesuai arah dan kecepatan arus laut.

Awalnya Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Dr Rizal Ramli di tahun 2016 telah membentuk anggota penyusun rencana aksi nasional Penanganan Sampah Plastik Laut (PSPL), ini merupakan strategi untuk mengurangi input sampah plastik di laut hingga 75% di tahun 2025. Namun peraturan ini belum mutlak karena belum ditandatangani oleh Presiden.

Seperti apa program yang akan dilakukan PSPL?

PSPL mempunyai lima program utama pertama inisiasi penyadaran lewat program pendidikan dasar menengah. Kedua, kampanye penyadaran masyarakat. Ketiga, koordinasi instansi pemerintah pusat dan daerah. Keempat, inovasi teknologi dan terakhir pencarian sumber pembiayaannya.

Bagaimana cara mengatasi atau mengelola sampah plastik tersebut?

Sekarang upaya pemerintah untuk menanggulangi sampah plastik itu sudah ada. Salah satunya itu aspal, dalam pembuatannya aspal dicampur dengan sampah plastik. Namun sebenarnya tantangan pertama itu muncul dari aktivitas lingkungan.

Apa dampak dari sampah plastik di laut?

Kalau dampak dari sampah plastik itu banyak sekali. Jadi begini, partikel-partikel yang berada di daerah pesisir itu akan menghalangi penetrasi sinar matahari, dimana di bawahnya barang kali ada padang ramun dan fitoplankton yang melakukan fotosintesis secara tidak optimal. Atau pun kurangnya produksi oksigen di dalam air yang mengakibatkan karbon hasil respirasi meningkat.

Hal tersebut memberikan dampak buruk bagi biota laut. Sehingga ikan-ikan akan menyelam lebih dalam lagi karena akibat dari peningkatan suhu lingkungannya. Bahkan ikan di daerah tersebut akan melakukan migrasi ke wilayah tropis.

 Sebagai kampus berkarakter maritim, bagaimana seharusnya Unhas menanggapi persoalan ini?

Unhas sudah melakukan cukup banyak upaya dalam menangani sampah laut, khususnya plastik. Seperti penyuluhan ke masyarakat, penyuluhan bagi murid-murid sekolah (SMP dan SMA), mempercontohkan pemanfaatan sampah-sampah plastik (botol, jeriken rusak dsb), monitoring sampah plastik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penelitian kandungan mikroplastik di biota laut, air dan sedimen laut. Itu sudah dimulai sejak tahun 2014.

Tapi yang diperlukan sekarang adalah campur tangan pemerintah secara real di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia.

Saya juga berharap agar pemimpin Unhas lebih memperhatikan laboratorium yang sangat jauh dari kata layak. Di kelautan sendiri, pengadaan alat laboratoriumnya itu hanya ada pada tahun 1991 saja. Jadi saya berharap pemimpin Unhas untuk memberikan fasilitas yang memadai agar kinerja yang terbentuk itu memuaskan.

 Apa peran mahasiswa dalam melihat kasus ini?

Untuk mahasiswa sendiri salah satunya bisa menjadi voluntir untuk diajak mengumpulkan sampah. Kita ajak mereka mengumpulkan sampah terutama di kantin-kantin. Kelompok tadi ini mungkin kecil tapi kalau terus dipertahankan dan memadai, maka kita bisa suarakan ini ke Ibu Rektor agar membentuk pusat mengolahan limbah di kampus Unhas sendiri.

Reporter: Wandi Janwar

BACA JUGA