Adi Maulana: Mitigasi Bencana Harus Dimulai Sejak Usia Dini

Gempa bumi yang terjadi di pertengahan Januari lalu di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat  meruntuhkan sejumlah infrastruktur, mulai dari rumah masyarakat hingga fasilitas umum lainya. Tak hanya gempa bumi, banjir bandang terjadi pula di Kalimantan Selatan. Kedua bencana alam tersebut mengakibatkan kerugian harta benda dan korban ratusan jiwa. Namun, fenomena alam ini tak hanya sekali terjadi, tapi hampir setiap tahun di beberapa wilayah di Indonesia.

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kondisi tersebut sangat berpotensi terjadi bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Dengan wilayah Indonesia yang rawan bencana tersebut, lantas bagaimana masyarakat menangani resiko bencana? Berikut kutipan wawancara reporter identitas Nur Ainun Afiah bersama Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Unhas, Prof Dr Eng Ir Adi Maulana ST M Phil melalui telepon, Kamis (21/1).

Bagaimana Anda melihat bencana alam di Indonesia?

Potensi terjadi bencana di Indonesia sangat tinggi. Bisa dibayangkan tahun 2020 telah terjadi 2.925 kejadian bencana alam. Artinya dalam sehari itu delapan kali terjadi bencana, sekitar 56 kali dalam seminggu, dan sekitar 240 kali dalam sebulan. Dari tahun ke tahun angkat tersebut naik 5-10 persen berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sehingga Indonesia harus mempunyai penanganan kebencanaan yang terbaik, karena sudah menjadi ‘makanan’ sehari-hari kita. Namun, kenyataanya penanganannya sangat jauh dari standar.

Mengapa hal tersebut belum maksimal?

Literasi potensi bencana yang ada di masyarakat sangat rendah. Seharusnya penduduk sudah tahu peristiwa alam yang akan terjadi di daerah masing-masing, sehingga perilaku ke depan seperti membangun rumah, kantor pemerintah dan hotel, menyesuaikan kondisi daerah tersebut. Daerah yang rawan gempa tidak boleh sama struktur gedungnya dengan lokasi yang tidak ada gempa. Selain itu, penting juga memahami sejarah bencana yang pernah terjadi di wilayah tersebut, sebab wilayah yang pernah terjadi bencana berpotensi terjadi kembali.

Selain itu, apa yang perlu diperhatikan lagi baik masyarakat maupun pemerintah?

Masyarakat Indonesia tidak menjadikan bencana sebagai salah satu hal yang penting dalam tata kelola kehidupan. Sehingga dibutuhkan political will dari pemerintah dan menjadikan bencana sebagai salah satu faktor yang penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk membangun suatu kota atau daerah. Seperti pembangunan rumah dari kayu dan bambu, disarankan untuk daerah rawanan gempa, karena bahanya yang elastis sihingga tidak mudah roboh. Kalaupun ingin membangun seperti gedung, struktur pondasi harus kuat, serta mengetahui takaran semen dan besar tulangan besi yang akan digunakan. Kemudian juga harus menciptakan generasi yang tanggap bencana melalui pendidikan formal. Hal ini memang sudah terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

BACA JUGA : Strategi Pulihkan Ekonomi Setelah Bencana Alam

BACA JUGA : Jangan Takut Divaksin

Pendidikan seperti apa yang Anda maksud, sehingga bisa diterapkan di Indonesia?

Seperti di Jepang, kurikulum dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi membahas daerah yang rawan bencana, jenis bencana, cara melakukan mitigasi, dan evakuasi. Negeri matahari terbit ini dalam enam bulan sekali melakukan pelatihan pengungsian bila terjadi bencana alam. Mereka juga mempelajari segitiga kehidupan, di mana terdapat dinding dan lemari yang dimiringkan lalu bersembunyi ruang kosong tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu upaya melindungi diri dari langit-langit yang akan runtuh. Indonesia belum seperti ini karena mengajarkan “Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi” atau negeri yang sangat sejahtera. Padahal, disamping kita kaya dengan sumber daya alam, juga berpotensi bencana alam yang sangat tinggi di dunia.

Lalu, bagaimana dengan Unhas sendiri sebagai salah satu tempat pendidikan formal?

Unhas sudah cukup baik, karena memiliki Pusat Studi Kebencanaan yang bekerja sama dengan beberapa instansi untuk menerapkan mitigasi kebencanaan. Seperti kerja sama dengan P2KKN dan pemerintah provinsi untuk melakukan KKN Tematik Kebencanaan. Program kerja utama KKN ini melakukan menanam pohon, yang diharapkan banjir di Makassar berkurang. Selain itu, Pusat Studi Kebencanaan Unhas juga terus melakukan sosialisasi, edukasi, seminar, membuka jasa konsultasi pada pemerintah, masyarakat, bidang usaha, pers untuk membagi ilmu tentang isu kebencanaan. Sehingga informasi dapat menyebar luas dan tercipta masyarakat yang tanggap bencana.

Apa harapan Anda mengenai mitigasi bencana kedepannya?

Pemerintah sudah harus menjadikan isu kebencanaan sebagai muatan kurikulum atau pendidikan formal sehingga diharapkan akan terbentuk suatu generasi yang tangguh dan tanggap. Indonesia juga diharap dapat menjadi salah satu negara dengan teknologi yang paling maju di dunia karena memiliki laboratorium alam dan laboratorium bencana, sehingga kita dapat mempelajari bencana yang terjadi di sekitar kita.

Biodata

Tanggal Lahir : 28 April 1980

Pendidikan:

S1 = Teknik Geologi Universitas Hasanuddin (1997-2002)

S2 = Australian National University (Canberra, Australia) (2007-2009)

S3 = Kyushu University (Fukuoka, Jepang) (2010-2013)

Bidang Ilmu:

Petrologi, Geologi Ekonomi dan Disaster Geology

Posisi/Jabatan :

– Guru Besar Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin,

Makassar

– Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin

Written by

aris4lar@gmail.com

No comments

LEAVE A COMMENT