Memperingati Dies Natalis RS Unhas yang ke-11, Rumah Sakit (RS) Unhas mengadakan webinar bertemakan “Eksistensi Telemedicine Dalam Pelayanan Kesehatan Di Era Pandemi Covid-19”, Sabtu (27/2). Dimoderatori Direktur Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian RS Unhas, Dr dr Maisuri T. Chalid Sp OG (K) MKes, kegiatan ini dibuka oleh Direktur Utama Rumah Sakit Unhas, Prof Dr dr Syafri K Arif Sp An KIC KAKV.
Turut hadir sebagai narasumber antara lain Dirjen Pelayanan Kesehatan KEMKES-RI, Prof dr Abdul Kadir Phd Sp THT-KL (K), MARS, Direktur BPJS Kesehatan, dr Andi Afdal Abdullah MBA AAK, Ketua Aliansi Telemedik Indonesia (ATENSI), Prof dr Purnawan Junaedi MPH PhD, dan Koordinator Telemedicine Centre Rumah Sakit Unhas, Dr dr Idar Mappangara, Sp PD Sp JP, FIHA (K).
Pada materi kedua, Afdal angkat bicara terkait kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam implementasi Telemedicine. Ia mengatakan, sekitar 47 juta orang di Indonesia saat ini belum tercakup dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Kita masih mengelaborasi lebih jauh, apakah mereka sudah memiliki jaminan lain atau kurangnya kesadaran untuk memiliki JKN. Nyatanya, sekitar 17, 49 % penduduk Indonesia atau 220 juta orang belum memiliki jaminan kesehatan. Jika dibandingka dengan negara lain, ini adalah tantangan yg luar biasa,” ujar Addal.
Dari aspek penerimaan iuran sendiri, terjadi peningkatan yang signifikan. Jika iuran yang dikelola BPJS di tahun 2016 senilai 67, 26 triliun, angka itu menukik hampir 150 triliun di tahun 2021.
“Jika dihitung keseluruhan selama beroperasi, kita sudah mengelola hampir 500 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini dapat menjadi elemen dasar ketika kita mencari inovasi di bidang inovasi kesehatan atau pelayanan kesehatan. Sekiranya 4 hingga 5 tahun ke depan tren berakselerasi, ini dapat menjadi modal yang kuat pada peningkatan pelayanan kesehatan,” ucap Afdal.
Menurutnya, satu hal yang menjadi tantangan bersama ialah bagaimana menguatkan layanan primer dibanding pelayanan rujukan, utamanya dalam konteks Telemedicine. “Setidaknya kita melihat Telemedicine dalam konteks hubungan antara pasien dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat mereka terdaftar,” pungkas Afdal.
Turut hadir sebagai narasumber antara lain Dirjen Pelayanan Kesehatan KEMKES-RI, Prof dr Abdul Kadir Phd Sp THT-KL (K), MARS, Direktur BPJS Kesehatan, dr Andi Afdal Abdullah MBA AAK, Ketua Aliansi Telemedik Indonesia (ATENSI), Prof dr Purnawan Junaedi MPH PhD, dan Koordinator Telemedicine Centre Rumah Sakit Unhas, Dr dr Idar Mappangara, Sp PD Sp JP, FIHA (K).
Pada materi kedua, Afdal angkat bicara terkait kebijakan … (BPJS) dalam implementasi Telemedicine. Ia mengatakan, sekitar 47 juta orang di Indonesia saat ini belum tercakup dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Kita masih mengelaborasi lebih jauh, apakah mereka sudah memiliki jaminan lain atau kurangnya kesadaran untuk memiliki JKN. Nyatanya, sekitar 17, 49 % penduduk Indonesia atau 220 juta orang belum memiliki jaminan kesehatan. Jika dibandingka dengan negara lain, ini adalah tantangan yg luar biasa,” ujar Addal.
Dari aspek penerimaan iuran sendiri, terjadi peningkatan yang signifikan. Jika iuran yang dikelola BPJS di tahun 2016 senilai 67, 26 triliun, angka itu menukik hampir 150 triliun di tahun 2021.
“Jika dihitung keseluruhan selama beroperasi, kita sudah mengelola hampir 500 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini dapat menjadi elemen dasar ketika kita mencari inovasi di bidang inovasi kesehatan atau pelayanan kesehatan. Sekiranya 4 hingga 5 tahun ke depan tren berakselerasi, ini dapat menjadi modal yang kuat pada peningkatan pelayanan kesehatan,” ucap Afdal.
Menurutnya, satu hal yang menjadi tantangan bersama ialah bagaiamana menguatkan layanan primer dibanding pelayanan rujukan, utamanya dalam konteks Telemedicine. “Setidaknya kita melihat Telemedicine dalam konteks hubungan antara pasien dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat mereka terdaftar,” pungkas Afdal.
M211