Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) yang tergabung dalam aliansi mahasiswa kembali menggelar aksi dan turun ke jalan, Kamis (8/10). Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus law RUU Cipta Kerja. Sekitar Pukul 14.40 Wita para mahasiswa mulai berdatangan dan berkumpul di depan Mall Nipa untuk menyiapkan
IdentitasUnhas.com - Sekitar pukul 16:04 Wita, di halte depan pembangunan hotel Unhas, para mahasiswa berkumpul lengkap dengan almamater merah serta memakai masker guna tetap menerapkan protokol kesehatan. Mereka menunggu peserta aksi yang lain, yang kedatangannya terhenti karena hujan. Setelah menunggu beberapa saat, dipimpin oleh koordinator lapangan
Aliansi Mahasiswa Unhas menggelar aksi menuntut pendidikan tinggi gratis di depan pintu 1 Unhas, Jum'at, (21/08). Humas Aliansi Mahasiswa Unhas, Raymond Reddington mengatakan, aksi tersebut masih dalam rangkaian tuntutan Unhas gratiskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Pendidikan tinggi gratis yang sejauh ini belum mendapatkan respon dari pihak
Dengan spanduk bertuliskan “Turut berduka cita atas meninggalnya……” Aliansi Mahasiswa Unhas kembali menggelar aksi bertajuk "Matinya Birokrasi Kampus," Jumat, (7/08). Dari Selebaran yang dibagi, aksi kali ini merespon sikap birokrasi Unhas dalam memperhatikan keberlanjutan pendidikan mahasiswa di masa Covid-19 dan tidak diresponya kajian dari mahasiswa. Humas Aliansi
Aliansi Mahasiswa Unhas kembali menggelar aksi menuntut penggratisan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di depan Gedung Rektorat dan dilanjutkan di Pintu Satu Unhas, Rabu (29/7). Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unhas, Abd Fatir Kasim menyampaikan tuntutan masa aksi tetap mengharapkan adanya pendidikan gratis pada masa pandemi covid-19. “Apalagi Kemendikbud
Federasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin (FM Unhas) menolak keras surat keputusan (SK) Prof Dr Dwia Aries Tina Pulububu MA tentang penyesuaian dan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Tim Analisis Federasi Mahasiswa Unhas, Remon Redington mengatakan, penolakan mereka terhadap SK yang dikeluarkan Rektor Unhas dikarenakan keputusan tersebut tidak
Sejak 1 Januari 2017, Unhas resmi menyandang status sebagai salah satu Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH). Perubahan status Unhas dari Badan Layanan Umum ke PTN-BH, diwarnai pro dan kontra hingga beberapa kali mahasiswa menggelar aksi untuk meminta Unhas melepas status PTN-BH. Aksi protes tak pernah redup,
Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta se-Makassar mengadakan pertemuan dan berdialog mengenai aksi yang terjadi akhir-akhir ini. Di mana aksi tersebut melibatkan mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, acara ini berlangsung di Ruang Rapat A Lantai 4 Gedung Rektorat Unhas, Selasa (1/10). Pertemuan yang berlangsung dari pukul 16.00
Ribuan mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Merah Peduli Rakyat (Agraria), melakukan aksi untuk menuntut berbagai Revisi Undang-Undang (RUU). Di titik pusat aksi, Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), ribuan mahasiswa ini menyuarakan keresahan mereka, Selasa (24/9). Sejak pukul 10.54 Wita, para mahasiswa
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan di serbu ribuan massa dari beragam almamater, tak terkecuali Unhas, Selasa (24/9). Dalam aksi tersebut, mereka mengkritik berbagai keputusan pemerintah seperti Revisi Undang-Undang (RUU) KPK dan UU Pentanahan yang dinilai tidak pro rakyat. Tak hanya itu, seruan
