Follow

ILSA Unhas Bahas Layanan Streaming Digital dalam UU Penyiaran

Editor: Santi Kartini | Senin, 29 Juni 2020 - 09:00 Wita | 71 Views
Foto: Tangkapan layar Sharing Knowledge, International Law Student Assosiation Unhas di Google Meet, Minggu (28/6).

International Law Student Assosiation (ILSA) Chapter Unhas adakan Sharing Knowledge via Google Meet pada pukul 14.30 Wita, Minggu (28/6). Kegiatan mengusung tema “Keberadaan Netflix di Indonesia: Layakkah Layanan Video On Demand Internasional Diatur Dalam UU Pernyiaran.”

Acara menghadirkan dua pemateri yaitu, Associate di Linda Widyati dan Pusponegoro, Muh. Zuhal Dwi Saputra S H dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2013-2016, Prof Dr Judhariksawan SH MH.

Pada kesempatanya, Zuhal memaparkan tentang status video on-demand/streaming services seperti Netflix di Indonesia. Menurutnya,  akan sangat susah bagi regulator penyiaran seperti KPI untuk mengatur perusahaan ekstrateritorial seperti Netflix. Oleh karena itu, penanggulangan siaran dilakukan dengan mengatur penyedia jaringan internet di Indonesia.

Netflix termasuk layanan Over-The-Top (OTT) yang menyajikan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. Oleh karena itu, jika terdapat konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan, pemutusan akses dapat dilakukan oleh pemerintah melalui penyelenggara jasa internet atau jaringan dan jasa telekomunikasi” jelas Zuhal.

Selanjutnya Judhariksawan, SH., MH membahas lebih mendalam mengenai tema yang diangkat. Lelaki yang juga bekerja sebagai dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Unhas itu mengatakan, ada empat poin yang menjadi alasan situs Online Broadcasting harus diatur dan diawasi. “Spektrum frekuensi, konten dan daya pengaruh, industri, dan kelembagaan situs penyiaran internet menjadi alasan kuat media ini harus diatur dan diawasi” jelasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPI memiliki kewajiban penuh untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Akan tetapi, dibatasi oleh peraturan pemerintah. Ia berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan revisi UU penyiaran atau pembuatan UU baru.

“Revisi UU Penyiaran adalah jalan paling ideal. KPI yang saat ini dibatasi hanya untuk mengawasi isi dari siaran, seharusnya memiliki kewenangan penuh dalam mengatur segala hal dalam penyiaran” ujar Judha.

M118

BACA JUGA