Follow

Lockdown dan Urgensi Undang-Undang

Editor: Arisal | Senin, 06 April 2020 - 23:37 Wita | 454 Views
Ilustrasi : Identitas/Azzahra Nabilah

Penyebaran virus Covid-19 telah menjadi aksioma yang tidak membutuhkan bukti lagi, karena begitu masif penyebarannya (pandemik). Berdasarkan data yang dikumpulkan worldometers.info, hingga Senin, 6 April 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di dunia mencapai angka 1.289.820 pasien.

Dari 1.2 juta tersebut, sebanyak 70.625 pasien corona telah meninggal dunia. Sedangkan pasien yang berhasil sembuh mencapai 272.115.

Di Indonesia, jumlah kasus positif corona telah mencapai 2.491 pasien. Sulawesi Selatan sendiri, menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/) Senin, 6 April 2020 jumlah yang positif mencapai 113 orang, adapun yang sembuh 19 pasien dan meninggal 6 orang. Jumlah ini secara kuantitas terus bertambah, dan terus menunjukkan peningkatan.

Pemerintah sebenarnya telah mengambil langkah penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus ini, mulai dari imbauan bekerja, belajar dan beribadah di rumah, sampai surat ederan instansi terkait. Kampanye sosial pun diserukan, dan donasi-donasi bantuan alat kesehatan serta kebutuhan sosial banyak diedarkan.

Tetapi tampaknya pemerintah memiliki strategi khusus dalam penanganan wabah ini, terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan belum sepenuhnya merupakan bentuk baku dan representasi pelaksanaan dari konsep lockdown di dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Bila merujuk ketentuan di dalam UU tersebut, Indonesia telah mencapai tingkat “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”, yaitu kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit menular yang disebabkan oleh hal tertentu dan menimbulkan bahaya kesehatan, sehingga perlu melakukan lockdown.

Undang-undang ini menjelaskan pada pasal 15 ayat 2 berupa, (a) karantina, isolasi, pemberian vaksinasi, rujukan, disinfeksi, dan atau dekontaminasi sesuai indikasi, (b) pembatasan sosial berskala besar, (c) disinfeksi, dekontaminasi, dan atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang, dan (d) penyehatan, pengamatan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Jika diamati, pemerintah belum sepenuhnya melakukan karantina, yaitu berupa karantina wilayah (pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi), sebagai bentuk pencegahan. Sehingga masih banyak penduduk yang hilir mudik dan melakukan perjalanan antar kota dimana terus meningkatnya infeksi virus ini. Tentu mengkhawatirkan, karena belum tercermin langkah dini.

Di lain sisi, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun masih belum maksimal. Dan prosedur pelaksanaannya pun terburu-buru, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh. Misalkan saja, penutupan pasar di daerah-daerah yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.

Ini menjadi problem dalam pelaksanaan lockdown di Indonesia. Jika kita merujuk pada UU Kekarantinaan Kesehatan, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat selama pelaksanaan lockdown wilayah (pasal 55). Dan untuk hal ini belum ada mekanisme yang jelas disampaikan pemerintah.

Jika mengkomparasikan model penerapan lockdown di negara lain, misalnya seperti Turki, dengan jumlah korban meninggal akibat covid 19 mencapai 92 orang. Turki dengan sigap menerapkan “karantina rumah”, dan seluruh kebutuhan hidup dasar masyarakatnya dipenuhi oleh pemerintah. Sebenarnya Indonesia sendiri, telah mengatur hal itu dalam Pasal 52 terkait jaminan kebutuhan hidup selama penerapan karantina. Tetapi pemerintah memiliki strategi dan langkah lain dalam proses pencegahan virus ini.

Secara yuridis, memang di dalam UU ini disebutkan perlu beberapa ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaannya, baik berupa peraturan menteri, dan peraturan pemerintah. Tetapi, bagaimana pun UU ini tetap harus dilaksanakan, karena telah berlaku sejak diundangkan di dalam staatbald (lembaran negara).

Sudah sangat jelas ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dengan segera melakukan langkah pencegahan sesuai ketentuan UU Kekarantinaan Kesehatan. Masalah ekonomi dapat dijadikan prioritas kedua. Memprioritaskan kemanusiaan merupakan hal yang utama.

Mestinya semua kalangan harus tenang, tidak tergesa-gesa, tidak panik, cerdas, dan cermat agar dapat secara bersama-sama mengambil peran memutus rantai penyebaran virus corona. Karena, “Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan” (Ibnu Sina). Sembari, mendoakan agar rakyat Indonesia selalu baik-baik saja.

Penulis : Asdar Nor

Merupakan Mahasiswa Departemen Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Unhas

Angkatan 2017.

BACA JUGA