© Copyright Identitas 2020
 

Polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila

Beberapa waktu lalu RUU Haluan Ideologi Pancasila(HIP)menjadi ramai di perbicangkan, kehadiran RUU ini dinilai merupakan bentuk gagalnya eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila(BPIP).

Rancangan Undang-Undang  Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memunculkan polemik di tengah masyarakat. Mulai dari tidak dicantumkannya Tap MPRS No. 25/MPRS/1996 tentang Larangan Komunis, Marxisme dan Leninsme, yang muncul setelah peristiwa G 30 S.

Keberatan lainnya yakni mengenai Pasal 7 dimana Pancasila yang diperas dari lima sila menjadi Trisila dan Dwisila yakni Gotong Royong. Hal ini menyebabkan berbagai kalangan mengkhawatirkan akan menghilangnya sila-sila Pancasila, seperi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akhirnya, pada Selasa (16/6), Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, (Menkopolhukam), Mahfud MD meminta agar DPR lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dengan elemen masyarakat.

Untuk memahami latarbelakang RUU HIP ini dibentuk, Reporter identitas Unhas, Arisal berkesempatan menemui Guru Besar Fakultas Hukum, Prof Aminuddin Ilmar dirumahnya perumahan dosen Unhas, berikut kutipan wawancaranya:

Bagaimana pendapat Anda mengenai RUU HIP ini?

Keluarnya RUU HIP ini tidak lebih karena adanya keinginan Badan BPIP yang dibentuk oleh Presiden. Dimana badan ini mengingikan adanya dasar hukum yang jelas dalam struktur kelembagaan negara. Karena selama kita ketahui pembentukan BPIP itu hanya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.

Sedangkan, orang-orang yang ada di BPIP ingin adanya badan yang legalitasnya memang didukung oleh undang-undang.

Apa ada masalah, bila BPIP ingin diakui dalam UU?

Sebenarnya kalau itu yang mau dijalankan, tidak masalah, artinya mungkin harus ada judul yang berbeda. Yang menjadi pemasalahan sekarang BPIP seakan berlindung dari balik ini, bahwa selama ini Pancasila itu belum dilegalkan. Padahal sebelumnya Pancasila itu sudah dilegalkan.

Bila dibaca ketentuan UU Dasar, jelas haluan ideologi kita adalah Pancasila, kalau dibuatkan dalam UU, ini kan melegitimasi sebenarnya ideologi Pancasila itu, dari yang diatur dalam UU Dasar kemudian diatur dengan UU.

Dengan kehadiran RUU ini, membuat ketidaktepatan pengaturan, yang tadinya mengatur tentang kedudukan dan keberadaan BPIP ini. Kok tiba-tiba mengambil alih juga tentang Ideologi Pancasila itu sendiri, menurut saya keduanya merupakan hal yang berbeda.

Jadi, kehadiran RRU ini dianggap melenceng dari fungsi awalnya?

Iya. Tentunya ini tidak tepat, apalagi dalam naskah akademiknya jelas-jelas tidak mencamtungkan ketetapan MPRS tentang Komunisme.

Yang paling banyak diperdebatkan adalah ketentuan di pasal 7, dimana Pancasila diperas-peras dari lima sila ke tri sila kemudian, menjadi eka sila yakni kegotong royongan. Akhirnya ada penafsiran dan interpretasi yang keliru.

Apa bisa dilakukan pencabutan Tap MPRS tersebut?

Tidak bisa, karena paham ini tidak seseuai dengan jiwa dan kepribadian masyarakat kita. Namun, dalam segi pembelajaran, belajar mengenai marxisme dan sosialisme tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah kita memahami dulu posisi kita sebenarnya.

Adanya RUU ini, bukan karena melihat di masyarakat tidak adanya nila-nilai pancasila?

Bukan itu sebenarnya, saya melihat dan membaca naskah akademiknya, ingin mengukuhkan keberadaan BPIP yang selama ini mereka anggap perpres itu, nanti ganti presiden ganti kebijakan lagi.

Siapa sesungguhnya yang dapat menafsirkan Pancasila?

Inilah gunanya konsep. Terlebih dahulu mestinya ada penyerapan nila-nilai dari masyarakat. Nilai-nilai apa sih yang menjadi kepentingan dasar, dari situ kemudian diambil alih, kemudian dirumuskan, nanti ditetapkan didalam keputusan MPR yang menyangkut tatanan ideologi bernegara.

Jadi bukan menafsirkan sendiri, sepihak, tidak bisa. Itulah yang menimbulkan perdebatan, dan  persengketaan. Apalagi diiringi dengan munculnya komunisme kembali. Akhirnya menjadikan bersatu padunya berbagai polemik.

Apakah ada kesan tafsir dari Pancasila dimonopili, dari faksi sukarnoisme?

Iya betul, kita menghargai tapi, kan tatanan bernegara kita mengalami perubahan, apa yang dipikirkan oleh sukarno dulu, belum tentu bersesuaian dengan hari ini, tentu mestinya ada proses penyesuaian.

Apa yang mestinya dilakukan oleh BPIP?

Dulu pada zaman orde baru, ada yang disebut Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), jadi sebenarnya yang diharapkan dari badan ini adalah bagaimana mengedukasi masyarakat tentang ideologi negara.

Bagaimana penerapan Pancasila dalam tatanan bernegara tapi kalau diliat, aspek kelembagaan BPIP ini dalam pelaksanaannya, sifatnya terlalu elitis, artinya hanya dikalangan tertentu. Selain itu, melihat tidak lebih dari program sosialisasi saja.

Namun, masalahnya lembaga ini tidak mempunyai program kerja yang jelas. Langkah-langkah apa yang kemudian ditempuh? Kemudian bagaimana menjalankannya dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar dipahami dengan baik, sayang tidak ada.

Sepertinya misalnya kembali, dulu ada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang berjumlah 36 butir, di setiap butir tersebut. diatur pola perilaku, yang diharapkan warga negara bisa memahami dan menghayati Pancasila. Jadi sekarang apakah 36 butir itu mau diambil alih atau ada pemahaman baru, dari nilai-nilai kelima sila itu.

Kemudian, ambil contoh nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, orang mengatakan bagaimana sih musyawarah itu dijalankan, prinsipnya bagaimana, itu saja yang coba dijabarkan dan dicoba diberikan pemahaman kepada warga negara, yang namanya musyawarah begini. Kok tiba-tiba ada namanya voting, apa tidak mencederai nilai musayawah.

Terakhir, bila ingin melakukan evaluasi terhadap BPIP ini, saya menilainya gagal.

Data Diri:

Nama: Prof.Dr. Aminuddin Ilmar, SH.,MH

Tempat/tgl Lahir: Sengkang, 10 September 1964

Pekerjaan : Guru Besar FH Unhas

Jabatan: Ketua Departemen Hukum Tata Negara Unhas

Riwayat Pendidikan:

S1 FH Unhas 1988

S2 PPS Unair 2005

S3 PPS Unair 2009

No comments

LEAVE A COMMENT