Follow

Politik Luar Negeri, Cara Menlu Perjuangkan Kepentingan Nasional

Editor: Khintan | Jumat, 29 Maret 2019 - 09:00 Wita | 142 Views
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi sedang berbicara di acara talk show "Ini Diplomasi Bersama Menlu Retno", di Baruga AP Pettarani Unhas, Sabtu (23/2). Foto: Badaria/Identitas.

Sejak 2 September 1948, Indonesia  dikenal dengan politik luar negerinya yang bebas aktif. Pergantian pemerintahan kerap memberi warna tersendiri dalam perwajahan politik luar negeri tersebut. Saat menjalankannya, diplomasi menjadi wadah bagi para diplomat untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Hal itu kini tengah dilakukan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Perempuan pertama yang menduduki jabatan di Kementerian Luar Negeri tersebut berhasil diwawancarai Reporter identitas, Mayang Sari saat Retno menghadiri talk show di Baruga AP Pettarani Unhas, Sabtu (23/2). Berikut kutipan wawancaranya :

Bagaimana pendapat Anda mengenai diplomasi saat ini?

Selama ini, dunia diplomasi masih cenderung asing. Masyarakat kebanyakan tidak paham apa yang dilakukan oleh para diplomat untuk memperjuangkan bangsa. Oleh karena itu, saat ini kita aktif melakukan kegiatan seperti Festival Diplomasi untuk mendekatkan jarak antara diplomasi Indonesia dengan masyarakat, tentunya juga agar kami bisa mendapatkan masukan balik tentang apa yang seharusnya diperbaiki.

Mengapa pelaksanaan politik luar negeri atau diplomasi itu sangat penting?

Karena politik luar negeri memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional yang  dipertimbangkan dalam bentuk kerja sama. Selain itu, juga untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Indonesia yang tinggal dan kerja di luar negeri, serta melindungi perekonomian Indonesia.

Lalu, apa saja capaian diplomasi Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri?

Dalam diplomasi kemanusiaan, Indonesia telah banyak berkontribusi terhadap upaya kemanusiaan dan perdamaian di sejumlah negara, khususnya di Palestina dan Rohingya. Kontribusi Indonesia di Palestina sangat signifikan, di antaranya pembangunan Rumah Sakit di Gaza, program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk tiga tahun ke depan. Bantuan finansial sebesar satu juta dolar Amerika, dan bantuan filantropis Indonesia sebesar 1,3 juta dolar Amerika. Tak hanya itu, dalam diplomasi kemaritiman yang merupakan visi Presiden Joko Widodo, Indonesia pernah menjadi ketua pada Indian Ocean Rim Association (IORA) tahun 2015-2017.

Dari capaian tersebut, apa yang harus dilakukan pemuda agar dapat mengambil peran dalam bidang diplomasi?

Hal tersebut bisa dilakukan dengan belajar mengenai simulasi sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), bernegosiasi dengan wakil negara lain dalam simulasi sidang bilateral, dan berlatih berbicara di depan publik. Hal yang juga dapat dilakukan adalah memanfaatkan inovasi teknologi yang dikenal dengan diplomasi digital.

Apa harapan Anda terhadap mahasiswa ke depannya?

Saya berharap mahasiswa bisa mendapat pemahaman mengenai pelaku diplomasi. Selain itu, saya juga berharap ada ketertarikan mahasiswa untuk ikut bergabung dengan korps para diplomat Indonesia. Pekerjaan ini sangat menarik karena membela bangsa dan negara.

Data Diri

Nama  : Retno L. P. Marsudi

Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 27 November 1962

Karir :

  • Menteri Luar Negeri, Oktober 2014-sekarang
  • Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, 2012-2014
  • Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, 2008-2012
  • Duta Besae Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia, 2005-2008
  • Direktur Eropa Barat, 2003-2005
  • Direktur Kerjasama Intra dan Antar Regional Amerika dan Eropa, 2001-2003
  • Bertugas di Kedutaan Besar Indonesia di Canberra, 1990-1994
  • Bertugas di Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, 1997-2001

Penghargaan :

  • The Order of Merit (Grand Officer – the Second Highest Decoration), Norwegia, Desember 2011
  • The Ridder Grootkruis di de Orde van Oranje-Nassau, Belanda, 12 Januari 2015
  • Penghargaan “Agen Perubahan” dari PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), 21 September 2017

BACA JUGA