Follow

Rektor Unhas Sepakat Lakukan Pendampingan Bagi Mahasiswa Peserta Aksi

Editor: Wandi Janwar | Selasa, 01 Oktober 2019 - 22:24 Wita | 116 Views
Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta se-Makassar mengadakan pertemuan dan berdialog mengenai aksi yang terjadi akhir-akhir ini, di Ruang Rapat A Lantai 4 Gedung Rektorat Unhas, Selasa (1/10). Foto: Badaria/identitas

Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta se-Makassar mengadakan pertemuan dan berdialog mengenai aksi yang terjadi akhir-akhir ini. Di mana aksi tersebut melibatkan mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, acara ini berlangsung di Ruang Rapat A Lantai 4 Gedung Rektorat Unhas, Selasa (1/10).

Pertemuan yang berlangsung dari pukul 16.00 Wita ini dihadiri Kepala Kepolisisan Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel), Irjen Pol Drs Mas Guntur Laupe SH MH, serta 22 pimpinan perguruan tinggi di kota Makassar.

Dialog tersebut dipimpin langsung oleh Rektor Unhas, Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu MA. Dalam pertemuan ini dibahas secara khusus mengenai dinamika gerakan mahasiswa yang terjadi di kampus-kampus Indonesia, khususnya Makassar.

Rektor Unhas menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak ditunggangi oleh gerakan politik, melainkan murni memperjuangkan kepentingan rakyat dan rasa solidaritas mahasiswa.

“Jika kita amati, apa yang dituntut oleh mahasiswa itu pada dasarnya merupakan aspirasi yang mewakili kepentingan rakyat,” ucapnya.

Prof Dwia juga mengatakan, seharusnya pimpinan perguruan tinggi tidak melarang mahasiswa untuk aksi. Bahkan seharusnya pimpinan mengadakan pendampingan agar aksi mahasiswa tidak disusupi oleh provokator yang memiliki kepentingan politik di dalamnya.

Di akhir pertemuan, forum pimpinan perguruan tinggi se-kota Makassar ini menyepakati beberapa hal penting yang akan dituangkan dalam rumusan pernyataan sikap. Adapun hasil dari pertemuan tersebut yaitu perlunya pendampingan bagi mahasiswa, perlunya dialog secara intensif, serta perlunya ada proses literasi akademik terkait isu-isu aktual.

“Hal ini penting, agar mahasiswa memahami substansi dari isu yang mereka dapat. Mereka juga dapat  memahami mengapa suatu kebijakan itu diambil oleh pemerintah,” tutup prof Dwia.

Badaria

BACA JUGA