Follow

Tim Satgas Covid-19 Unhas dan Kota Makassar Bahas  Intervensi Wilayah Penyebaran Virus

Editor: Wandi Janwar | Senin, 13 April 2020 - 12:26 Wita | 239 Views
Dokumentasi Humas

Bentuk respon dari upaya memutuskan rantai sebaran virus corona, Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan Tim Satgas Covid-19 Unhas melakukan intervensi terhadap wilayah yang dinilai memiliki resiko tinggi.

Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Tim Satgas Covid-19 Unhas di Posko Induk Info Covid-19 Makass ar, Balai Mutiara, Jl. Nikel, Makassar, Sabtu (11/4).

Rapat itu Dihadiri Rektor Unhas (Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA) dan Pj. Walikota Makassar (Dr Muh. Iqbal S. Suhaeb). Dalam pelaksanaannya, seluruh peserta memakai masker, wajib mencuci tangan sebelum memasuki ruangan, dan jarak duduk diatur minimal 2 meter.

Pertemuan ini juga dihadiri beberapa anggota Tim Satgas Covid-19 Unhas.  Antara lain: Dekan FK Unhas (Prof dr Budu SpM (K) M Med Ed PhD), Dr dr Andi Alfian Zainuddin MKM dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat FK Unhas, dan Andang Suryana Soma SHut MP PhD dari Puslitbang Witaris Unhas.

Lewat pengantar singkatnya, Rektor Unhas mengatakan bahwa situasi Kota Makassar perlu mendapat perhatian serius, dengan adanya gejala peningkatan kasus. “Kalau kita lihat data, Kota Makassar ini adalah episentrum di Sulawesi Selatan.  Kita perlu mengidentifikasi, di Kota Makassar ini episentrumnya ada di mana saja. Nah, kita perlu merumuskan strategi intervensi di situ,” sarannya.

Rapat ini kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Tim Surveilance Satgas Covid-19 Unhas, mengenai updating situasi sebaran kasus dan hasil analisis yang telah dilakukan selama wabah berlangsung. Dalam hal ini, Andi Alfian Zainuddin, yang merupakan anggota Tim Satgas Covid-19 Unhas memaparkan data terbaru terkait analisis episentrum di Kota Makassar, serta bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasinya.

“Analisa kita menampilkan data kepadatan kasus menggunakan analisis kernel density, di mana area yang dianggap rawan dianalisis berdasarkan sumber kasus, kerapatan antar kasus, dan mobilitas kasus,” kata Alfian.

Dalam intervensi yang akan dilakukan, batas administrasi wilayah hanya akan menjadi penanda saja, untuk dapat memetakan jumlah penduduk dan fasilitas kesehatan yang tersedia.

Wandi Janwar

BACA JUGA