Unhas dan BNPB Tanda Tangani Kerja Sama Penanggulangan Bencana
Universitas Hasanuddin dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyepakati Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Rektor Unhas, Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA dan Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo, Jumat (15/5).
Usai penandatanganan secara daring, acara dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi dan sumber daya alam. Rapat tindak lanjut tersebut hadiri oleh wakil-wakil dari BNPB dan Unhas melalui aplikasi video konferensi. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unhas (Prof Dr Andi Alimuddin MSi) dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kebencanaan Unhas (Prof Dr Eng Ir Adi Maulana MT).
Dari pihak BNPB sendiri dihadiri oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Ir Rifai MBA), Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama (Zahermann Muabezi S.H), Kepala Biro Perencanaan (Ir Neulis Zuliasri MSi), beberapa Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Direktorat di lingkungan BNPB.
Kerjasama antara Unhas dan BNPB ini mencakup kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana. Tak hanya itu, kerjasama ini juga meliputi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
Direktur Komunikasi Unhas, Ir Suharman Hamzah Ph.D menjelaskan bahwa baik Unhas maupun BNPB merasakan pentingnya nota kesepahaman ini. Untuk itu, sesaat setelah Nota Kesepahaman ditandatangani, segara dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
“Alhamdulillah, Unhas memperoleh kepercayaan untuk melaksanakan program kajian prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana untuk empat kabupaten, yaitu Gowa, Soppeng, Wajo, dan Jeneponto,” kata Suharman.
Rencananya, Nota Kesepahaman antara Unhas dan BNPB aka berlangsung selama lima tahun. Kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi.
Wandi Janwar
