Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT Unhas) Gelombang 104 Gowa 7, mengadakan Webinar bertema, Kebijakan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19. Kegiatan tersebut disiarkan melalui aplikasi Zoom Meeting dan live streaming di kanal YouTube komampus, Minggu (26/07).
Dimoderatori peserta KKN Gowa 7, Rizka dan mengundang Lurah Paccinongan, Andi Pangeran Zubair AMd sebagai Keynote Speaker. Selain itu turut diundang jadi pembicara Staf Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Muhtar SH MH, Direktur Aktivis Hukum Milenial, Goldy Christian Sinulinggas SH.
Kegiatan diawali sambutan Kordinator KKN Tematik Gowa 7, Muhammad Ikrar Ghazali. Ia mengharapkan kegiatan kali ini, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dampak Covid-19.
Selanjutnya sambutan disampaikan Dosen Pembimbing KKN Gowa 7, Dr Ir Hj Nurul Nadjmi ST MT, menjelaskan latar belakang diadakan kegiatan Webinar.
“Selama pandemi pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, KKN Gowa 7 membuat Webinar untuk meningkatkan wawasan masyarakat, utamanya di bidang hukum,” tuturnya.
Dalam Kesempatan yang diberikan, Lurah Paccinongan, Andi Pangeran Zubair menyampaikan, disamping disahkannya kebijakan oleh pemerintah daerah, sangat penting untuk memaksimalkan penerapan dan penanganan protokol kesehatan langsung di lapangan.
“Koordinasi yang bagus antar lembaga pemerintah dengan masyarakat dapat menekan dampak pandemi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kebijakan terkait protokol kesehatan seperti kewajiban memakai masker, penyemprotan disinfektan sebagai tindak pencegahan penyebaran Covid-19, khususnya di Kelurahan Paccinongan pun akan terus dimaksimalkan.
Sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Muhtar SH MH, menegaskan setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, semua untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat. Ia melanjutkan, prioritas utama pengambilan tindakan saat ini adalah kesehatan dan penyelamatan ekonomi, dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi bahaya.
“Di bidang pengawasan penganggaran dan legislasi, DPRD Sul-Sel sudah mendorong dan mengawasi implementasi anggaran terkait pandemi, sebagai bentuk usaha dalam menekan peningkatan kasus Covid-19 di Sulawesi Selatan,” paparnya.
Selanjutnya, Goldy Christian Sinulinggas, mengungkapkan kurang efektifnya kebijakan pemerintah. Hal ini kata Goldy, dapat dilihat dari peningkatan kasus yang sangat signifikan di tiap daerah di Indonesia. Ia menambahkan, masalah utama yang perlu diselesaikan adalah tumpang-tindihnya kebijakan yang disebabkan kurangnya koordinasi yang baik, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Setiap kebijakan ataupun peraturan yang dikeluarkan saat keadaan darurat, harus ada harmonisasi atau keselarasan, agar hukum tidak tumpang-tindih dan menyebabkan terciptanya ketidakpastian hukum, dengan tetap mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia,” tutupnya
M118
