Divisi Penelitian dan Penalaran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum (FH) Unhas mengadakan kajian bulanan bertemakan “Polemik Wacana Revisi UU ITE: Membebaskan atau Membungkam Masyarakat” melalui Google Meet, Sabtu (27/02).
Dimoderatori oleh anggota Infokom LP2KI sekaligus anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FH Unhas, Annur Amin, kajian kali ini menghadirkan pemateri dan juara 2 Debat MK RI Tingkat Nasional 2017, Asrullah SH.
Pada kesempatannya, Asrullah menjelaskan konsekuensi adanya kebisingan ketika memilih negara demokratis yang berdasar konstitusi. Karena pada dasarnya, konsekuensi demokrasi adalah membuka ruang bagi setiap orang untuk mengungkap hak dan ide-idenya.
“Memang filsafat negara demokrasi yang konstitusional menginginkan adanya heterogenitas,” tambah Asrullah.
Lebih lanjut, terdapat dua paradigma yang digunakan, yakni paradigma bernegara dan bernegara hukum. “Meski tidak merevisi UU ITE, paradigma bernegara harus dibangun dengan benar sehingga publik tidak takut menyampaikan ide terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan,” jelas Asrullah.
Menurutnya, subjektifitas penegak hukum menjadi hal krusial untuk mengeksaminasi mengapa suatu berita dikatakan hoax. “Minimnya kemampuan literasi seseorang bisa memicu penyebaran berita hoax. Padahal yang dimaksudkan tidaklah demikian. Untuk itu, principle of measurable sangat penting,” ungkap Asrullah.
Ia juga menegaskan, permasalaham terkait pascal 27 dan 28 UU ITE pantas direvisi untuk meredam rakyat yang terpecah belah. “UU ITE sendiri sejatinya dibuat untuk melindungi hak-hak dalam transaksi eletronik yang semakin kompleks,” tutur Asrullan.
Di akhir pemaparan, ia menyampaikan, penerapan UU ITE dilekatkan pada paradigma pendekatan represif. Hal ini bermakna setiap laporan dilanjutkan dan diteruskan.
“Itulah mengapa, sulitnya mengklasifikasi apakah perbuatan tertentu masuk ke dalam tindak pindana atau bukan. Poin tersebut justru membuat masyarakat semakin terbelah, literasi berkurang, dan indeks demokrasi semakin merosot,” tutup Asrullah.
M203
