Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Seminar Ilmu Pemerintahan dengan tema “Politisasi Birokrasi Menjelang Pemilu 2024” di Aula Prof Syukur Abdullah FISIP Unhas pada, Selasa (21/11).
Seminar ini menghadirkan Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Dr Jayadi Nas S Sos M Si, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Drs Saiful Jihad M Ag, dan Dosen Ilmu Pemerintahan Irwan Ade Saputra S Ip M Si sebagai pemateri.
Jayadi menjelaskan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah hal yang harus betul-betul dijaga dan dijunjung tinggi. Terlebih kini tinggal menghitung bulan Indonesia menuju pesta demokrasi terbesar yakni pemilu sehingga masa-masa ini politisasi birokrasi sangat rawan terjadi.
“Politisasi birokrasi ini harus dihentikan, sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 2 menyatakan bahwa setiap ASN harus patuh pada asas netralitas,” ungkap dia.
Pembahasan terkait netralitas ini kemudian dilanjutkan oleh Saiful, selaku anggota Bawaslu ia mengungkapkan kekecewaannya bahwa kini Sulsel menduduki peringkat ke empat Provinsi yang paling rawan terjadi pelanggaran pada netralitas ASN.
“Dari hasil analisis kami, yang paling banyak melanggar ketidaknetralan di Sulawesi Selatan itu karena mau jadi pejabat atau karena mau mempertahankan jabatan. Mudah mudahan dengan kehadiran kita semua, maka upaya untuk meminimalisasi tindak pelanggaran karena kepentingan politik dapat berjalan baik,” tuturnya.
Melihat dari sudut pandang seorang akademisi Ade menyoroti terkait implementasi etika pemerintahan terhadap adanya politisasi birokrasi saat ini. Politisasi birokrasi bukan lagi hal yang baru sebab sejak zaman orde baru sudah dianggap sebagai mesin politik efektif.
“Salah satu mesin politik yang sangat efektif dan efisien dalam menjalankan misi misi politik adalah birokrasi.Karena dia punya kewenangan, dia punya infrastruktur, dia punya segalanya, ini membuktikan bahwa birokrasi adalah infrastruktur politik,” jelasnya.
Andi Nurul Istiqamah Bate
