Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan kini mulai terealisasi. Wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, kelak akan dijadikan sebagai ibu kota negara (IKN) baru bernama Nusantara.
Pembangunan IKN telah menjadi sebuah terobosan baru. Namun polemik mulai bermunculan terkait pemindahan ibu kota itu. Disahkannya RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Kamis (28/3), membuat wilayah yang sebelumnya berstatus Daerah Khusus Ibu kota (DKI) ini harus kehilangan statusnya tersebut.
Lantas bagaimana perubahan status ini berdampak terhadap Jakarta? Simak wawancara khusus reporter PK identitas Unhas, Miftah Triya Hasanah, bersama Dosen Administrasi Publik Unhas sekaligus Pakar Analisis Kebijakan Publik, Rizal Pauzi SSos MSi, Jumat (22/02).
Bagaimana sebenarnya status Jakarta sebagai ibu kota negara?
DKI Jakarta di tahun 2024 ini sudah berakhir. Makanya ada undang-undang baru, dari yang dulunya DKI, sekarang berubah menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta. Ibukota saat ini adalah IKN Nusantara, yang menyandang status itu.
Secara administrasi, yang dimaksud pusat pemerintahan dalam era kita sekarang adalah Pelayanan Publik Baru (New Public Service). Ini bukan lagi sekedar soal tempat. Namun, pusat dari pengambilan keputusan. Pusat dari pengambilan keputusan itu tidak harus Jakarta. Jika semuanya terikat pada tempat tertentu, maka kita tidak akan bisa menjadi responsif seperti yang diharapkan.
Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perubahan status DKI Jakarta?
Jadi pemindahan ibu kota negara itu bukan sekedar pemindahan kantor-kantor pemerintah. Tetapi, pemindahan semua yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas negara dan pusat negara.
Yang terpenting dalam administrasi publik adalah transisi pemindahan ibu kota tidak boleh menghambat pelayanan publik. Diperlukan aturan yang mengatur bahwa kantor pelayanan dapat berada di Jakarta atau di IKN.
Saat ini, pemindahan tersebut belum dapat dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan kemajuan dalam mengatur ketidakjelasan mengenai tempat agar tidak mengganggu pelayanan publik. Pemerintah harus mempersiapkan proses transisi dengan baik.
Bagaimana pengaruh perubahan status Jakarta terhadap kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota?
Sangat berpengaruh signifikan. Kenapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tinggi, karena pusat ekonomi, pusat pemerintah. Jadi semua aktivitas ada di situ. Di satu sisi memang ini akan menurun, karena sudah akan mulai berpindah. Itu yang perlu diatur, karena harapan kita Jakarta ini tetap harus punya peran. Apakah dia pusat ekonomi, pusat budaya, ataupun sejarah.
Jakarta dipindahkan karena kelebihan kapasitas, termasuk jumlah penduduk dan lingkungan yang tidak sehat. Meskipun dipindahkan ke IKN, Jakarta tetap penting sebagai pusat ekonomi karena mayoritas penduduk Indonesia berada di Jawa. Sehingga, Jakarta akan tetap berperan penting dalam perputaran ekonomi.
Apakah pemindahan ibu kota akan mengubah Jakarta secara demografi dan mempengaruhi pola migrasi masyarakat?
Kekhawatirannya adalah terkait pemindahan ibu kota meliputi potensi kegagalan jika hanya kantor pemerintah yang dipindahkan ke IKN. Diperlukan dukungan pusat ekonomi dengan memindahkan semua kantor ekonomi ke sana. Namun, tantangannya adalah bagaimana melakukannya?
Di Kalimantan, perputaran ekonomi terbatas karena jumlah penduduknya yang terbatas dan infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, pusat ekonomi kemungkinan akan tetap berada di Jakarta dalam 3-5 tahun ke depan.
Di beberapa negara yang telah memindahkan ibu kotanya seperti Malaysia dan Mesir, tidak ada dampak signifikan yang dirasakan. Apakah hal ini juga akan terjadi di Indonesia?
Pertama, yang perlu diperhatikan adalah jarak pindahannya yang sangat jauh antara IKN dengan Jakarta. Karena jarak ini, biaya operasional menjadi tinggi, terutama karena akses yang sulit ke pulau yang jauh. Hal ini menyebabkan biaya mobilisasi menjadi sangat tinggi. Perubahan signifikan itu akan dilihat khususnya dalam aktivitas-aktivitas ekonomi. Barangkali di aspek pemerintahan itu bisa cepat, tapi dari aspek ekonomi itu yang lambat. Memindahkan pusat ekonomi itu kan sulit.
Apakah pemindahan ibu kota ke IKN bisa menjamin pemerataan pembangunan?
Pemerataan ekonomi tidak hanya bisa dicapai dengan satu kebijakan. Pindahnya ibu kota akan mengubah pusat aktivitas pemerintah, yang akan menggerakkan ekonomi di wilayah tersebut. Misalnya, hadirnya IKN di Kalimantan akan merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan harga tanah, dan lainnya. Ini menunjukkan kemajuan dalam pemerataan ekonomi, tetapi juga perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pemindahan ibu kota menjadi penting karena pusat kekuasaan sering kali menjadi pusat pembangunan yang cepat. Namun, yang lebih penting adalah memastikan bahwa pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan bukan sekadar kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Pembangunan harus mencakup infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia di seluruh daerah, seperti Aceh dan Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, pembangunan harus dimulai dari kebijakan yang objektif dan didasarkan pada kajian yang jelas.
Data Diri Narasumber
Nama: Rizal Pauzi SSos MSi
Riwayat Pendidikan
S1: Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin
S2: Admnistrasi Publik, Universitas Hasanuddin
