Beberapa orang guru besar di Universitas Hasanuddin (Unhas) ikut terlilit dalam pusaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel. Mereka ditengarai menjadi bahagian pendukung bakal calon gubernur Sulsel yang akan bertarung di bulan Juni 2018 nanti.
Kian mencuatnya keterlibatan mereka, ketika guru besar berbagai universitas mengikuti acara Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Clarion, Makassar, Selasa (12/12/2017). FGD ini diadakan untuk membedah visi misi dan program kerja pasangan bakal calon Nurdin Halid dan Aziz Qahar Mudzakkar (NH-Aziz). Kehadiran para guru besar ini diklaim sebagai orang-orang yang berada di belakang NH-Azis.
Di antara guru besar yang hadir, tampak beberapa guru besar Unhas yang juga sebagai pencetus acara itu. Seperti Prof Amran Razak dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Prof Syamsul Bachri, dan Prof Jasmal A Syamsu dari Fakultas Peternakan.
Amran Razak mengungkapkan, para guru besar yang hadir dalam memberikan masukan NH-Aziz itu berlandaskan memiliki hubungan sahabat dengan bakal calon.
“Semuanya berkumpul untuk kebaikan. Kami ingin membantu siapa saja yang mau berbuat untuk Sulsel. Saat ini, ya orang yang mau menerima gagasan kami adalah NH-Aziz,” kata Amran dikutip dari media online lokal sulselsatu.com.
Guru Besar Unhas lain yang ikut mendukung pasangan NH-Aziz yakni Ketua Dewan Senat Akademik Unhas, Prof Tahir Kasnawi. Dilansir dari fajar.co.id, Tahir Kasnawi menyebutkan akan berada di samping NH-Aziz.
“Untuk turut mendukung calon-calon pemimpin kita (NH-Aziz), Insya Allah barisan guru besar tidak akan berada di belakang, tapi di sampingnya,” katanya.
Bukan hanya di pasangan NH-Azis, pada bakal calon Nurdin Abdullah (NA) dan Andi Sudirman Sulaiman (ASS), Dekan Fakultas Kehutanan, Prof Dr Yusran terang-terangan menyatakan keberpihakannya.
“Dari segi kapasitas sangat mantap kalau dia pimpin Sulsel. Menurut saya, Pak Nurdin dapat terpilih. Dari kondisi, Sulsel membutuhkan orang-orang yang inovatif, kreatif seperti beliau,” pujinya ketika berbincang dengan Identitas.
Yusran juga mengungkapkan jika dirinya turut membantu Nurdin Abdullah dalam membangun Bantaeng. Ia turut serta menganalisis reklamasi Pantai Marina.
“Pertama kali menjadi bupati, ia mengajak saya menelusuri pesisir. Hasilnya, Pantai Marina yang dulunya sering banjir, sekarang Bantaeng tidak banjir lagi. Bagusnya semua tindakannya yang dilakukan itu melalui analisis dari universitas. Saya sendiri yang melakukan analisis reklamasi pantai yang sekarang menjadi Pantai Marina. Pak Nurdin bagus suka mendengar saran dan semua argumen dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya.
Yusran bercerita, ia mengenal Nurdin Abdullah sejak mahasiswa di Fakultas Kehutanan pada tahun 1983. Mereka sempat membuat kelompok wirausaha kala itu, dan juga sama-sama menjabat pengurus teras Ikatan Alumni Kehutanan. Nurdin dipilih menjadi Ketua Alumni Kehutanan dan Yusran sebagai sekretarisnya.
“Kemarin sempat ketemu, biasanya di tempat makan, atau dia datang ke sini, Jadi hubungan saya sangat baik, komunikasi, dan diskusi-diskusi juga,” kata Yusran.
Kendati jadi pendukung, Yusran mengatakan tidak akan di belakang Nurdin Abdullah lagi ketika sudah resmi menjadi calon. Karena berdasarkan aturan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang ikut mengkampanyekan calon.
“Saya ini sekarang mempunyai tanggung jawab bagaimana mempromosikan alumni agar bisa sukses. Tugas kita mempromosikan. Tapi setelah ditetapkan sebagai calon, menurut aturan, PNS dilarang ikut mengampanyekan secara langsung dan memfasilitasi calon dalam kampanye,” jelasnya.
Kandidat bakal calon gubernur lain yang ditengarai memiliki hubungan erat dengan guru besar Unhas terutama di Fakultas Hukum Unhas yakni Ichsan Yasin Limpo (IYL). Seperti diketahui, IYL mengambil program doktoralnya di Hukum Unhas dan tengah mengerjakan disertasinya.
Sempat tersiar beberapa foto dosen hukum, turut ikut dalam kunjungan IYL ke Eropa beberapa waktu lalu.
“Tidak bisa ditanya kalau masalah begituan, masalah sensitif itu. Tidak boleh kita ditanya tentang calon gubernur, nanti dibilang berpihak to,” tampik Dr M Hasrul, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum ketika dihubungi identitas via telepon.
Begitu pula saat dikonfirmasi ke Dekan Fakultas Hukum Prof Dr Farida Patittingi, perihal kedekatan dosen hukum dengan IYL, dia menolak.
“Harus izin bicara politik karena ini kan sudah ada surat edaran Menpan kemarin. Kita dilarang, tidak boleh,” tolak Farida.
Reporter: Sri Hadriana (Koordinator), Khintan Jelita, Rezky, Mutmainnah, Wandi Janwar
Discussion about this post