Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Unhas mengadakan Diskusi Publik melalui Zoom Meeting, Kamis (6/8). Kegiatan bertajuk, Politik Dinasti Antara Regulasi dan Etika dalam Demokrasi.
Diskusi berlangsung mulai pukul 20.00 Wita, dipandu oleh Staff kementerian Keilmuan BEM FH UH 2019/2020, Noor Afiqah Djamaluddin dan mengundang Dekan FH Unhas, Prof Dr Farida Patittingi S H M Hum sebagai pembuka acara.
Turut hadir Ketua Departemen Hukum Tata Negara FH Unhas, Prof Dr Aminuddin Ilmar S H M Hum, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, S H M H dan Pakar Hukum Tata Ngera, Dr Zainal Arifin Mochtar S H L L M, sebagai narasumber.
Memantik pembahasan, Afiqah mengatakan manjunya putra presiden pada Pilkada Desember mendatang menjadi sorotan publik. Fenomena ini pun menuai pro dan kontra. “Politik dinasti menuai pro dan kontra, apakah akan menghasilkan sistem pemerintahan yang stabil atau justru mereduksi nilai demokratis,” seru Afiqah.
Dalam kesempatanya, Aminuddin menuturkan, politik dinasti sebenarnya tidak ada masalah secara demokrasi, segalanya tergantung pada pilihan rakyat. Menurutnya yang perlu diperhatikan adalah kapabilitas, kompetensi dan pengalaman.
“Tidak ada pembatasan, semua berhak. Justru dari rakyat sendiri yang memilih pemimpin atas dasar demokrasi dan harus memenuhi syarat,” tuturnya.
Aminuddin melanjutkan, yang dikhawatirkan dari praktik politik dinasti yaitu publik akan melihat adanya ketidak seimbangan dalam pemerintahan, sehingga berujung pada dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, ia juga menyoroti salah satu kebijakan Mahkamah Konstitusi yaitu mencabut peraturan tentang pembatasan politik dinasti yang sebelumnya diberlakukan.
“Tak bisa dipungkiri bahwa kini hal tersebut sudah jadi peraturan dan harus dipatuhi, saya juga berpikir pembatasan sebaiknya dilakukan dengan cara yang lain, misalnya ada syarat ketat yang harus dipenuhi calon sebelum dapat dipilih,” lanjutnya.
M108
