Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unhas menyelenggrakan Dasar Kebijakan Pemerintahan Talk (Das Kapitalk) bertema “Governance: Bagaimana Pemerintah Berjalan dan Seharusnya Dalam Kerja Sama Pemerintah dan Swasta”. Kegiatan dilaksanakan melalui Zoom Meeting, Jumat (14/1).
Des Kapitalk menghadirkan Bupati Kabupaten Gowa, Dr Adnan Purichta Ichsan SH MH dan Dekan Fisip Unhas, Prof Dr Armin Arsyad MSi.
Dalam kesempatannya, Adnan menjelaskan konsep good governance berdasarkan United Nations Development Programme (UNDP) dan Deklarasi Manila. Ia juga menerangkan mengenai perubahan paradigma pemerintahan seiring perkembangan zaman, tata kelola pemerintahan 4.0, serta penerapan prinsip; transparan, akuntabel, adil, partisipatif, dan responsif di Kabupaten Gowa.
“Sistem pemerintahan disesuaikan dengan perkembangan zaman, jangan sistem kolonial di hadapan generasi milenial. Inti pemerintahan adalah pelayanan yang baik dengan cara mencari tahu siapa yang dilayani dan mengetahui karakter penduduk,” ucap Adnan.
Diakhir pemaparannya, Adnan menjelaskan pilar good governance bermodel penta helix (multi pihak), yakni pemerintah, masyarakat, swasta, media, dan akademisi. “Kalau mau sukses jangan lagi bersistem individualistis, tetapi perlu berkolaborasi, daerah yang berkolaborasi berdampak pada pembangunan yang cepat,” jelas Adnan.
Selanjutnya, Armin menjelaskan makna dan prinsip, peran swasta, dan dampak good governance terhadap masyarakat.
“Program pemerintah good governance adalah program-program yang dihimpun masyarakat kemudian diimplementasikan. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi secara otonom dalam pelaksanaan kebijakan,” ucap Armin.
Ia juga menjelaskan, peran swasta dalam good governance ialah menciptakan lapangan kerja, mendorong digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pengoptimalan SDM dan SDA, optimalisasi potensi daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah, dan memberdayakan masyarakat secara ekonomi.
Diakhir kesempatannya, Armin memaparkan, good governance menghasilkan pemerintahan yang transparan, jujur, adil, dan akuntabel dalam penyelenggaraannya.
“Selain itu, good governance meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan pemerintahan demokrasi, taat asas, adil, dan terbuka yang bermuara pada keuntungan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Armin.
Andi Audia Faiza Nazli Irfan
