Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Mirzalina Zainal SE MS menjadi penanggap pada kegiatan Diseminasi Hasil Analisis ke-2 Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) 2025. Diseminasi ini berlangsung di Aula Prof Latanro Gedung Pascasarjana FEB Unhas, Kamis (04/12).
Pada kesempatannya, Mirzalina menyoroti esensi utama dari perdagangan antarwilayah (PAW) dan kebijakan perdagangan internasional yang dipaparkan sebelumnya. Ia menyampaikan, tantangan terbesar dalam distribusi barang terletak pada perbedaan karakteristik wilayah, termasuk biaya transportasi yang tinggi terutama di daerah terpencil.
Menurutnya, implementasi kebijakan ideal pada praktik perdagangan di lapangan kerap menemui kendala. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan yang menyesuaikan kondisi sosial, geografis, dan ekonomi daerah.
“Kita tidak bisa menyamaratakan seluruh wilayah di Indonesia. Ada yang aksesnya mudah, ada pula yang biaya angkutnya sangat besar. Karena itu, kebijakan perlu diintegrasikan dengan kondisi nyata di lapangan,” jelasnya.
Mirzalina juga menekankan perlunya mengurangi asimetri informasi di masyarakat terkait berbagai kebijakan perdagangan. Ia menilai, mahasiswa dapat menjadi jembatan penyebaran informasi yang lebih merata, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang masih minim akses terhadap informasi kebijakan maupun pendampingan teknis.
Lebih lanjut, ia menyoroti tantangan perdagangan antarwilayah di Indonesia Timur, termasuk keterbatasan kapasitas logistik dan disparitas biaya distribusi. “Hal ini harus dipertimbangkan dalam evaluasi kebijakan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru antarwilayah,” ujarnya.
Mirzalina berharap, hasil kajian dan metodologi yang disampaikan dalam diseminasi dapat menjadi rujukan bagi pengembangan penelitian mahasiswa. Ia menilai kolaborasi antara akademisi dan pemerintah sangat penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan tepat sasaran.
Fathimah Nur Khalidah Rahman
