Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Kuliah Tamu bertajuk “The Digital Government of Malaysia.” Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (28/08).
Agenda menghadirkan Dosen Universitas Sains Malaysia (USM), Dr Nur Ajrun Khalid sebagai narasumber. Ajrun membuka pemaparan materi dengan menjelaskan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan di Malaysia.
Ajrun menjelaskan bahwa Malaysia sebagai negara demokrasi yang dinamis dan heterogen di Asia Tenggara telah melakukan langkah-langkah progresif dalam menerapkan pemerintahan berbasis digital.
“Pemerintahan digital adalah wujud komitmen Malaysia terhadap efisiensi, transparansi, dan layanan yang berpusat pada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Kedua, untuk mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi.
Ketiga, untuk menetapkan tujuan administratif yang jelas dan menggunakan analisis data untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik.
“Melalui visualisasi pemerintahan digital, kami berusaha membuka perekonomian yang terdigitalisasi dan mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan,” imbuhnya.
Terakhir, Ajrun menegaskan bahwa teknologi digital merupakan bagian integral dari strategi komprehensif untuk memodernisasi pemerintahan.
Ekosistem pemerintahan digital yang melibatkan dunia usaha, asosiasi warga, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan individu memainkan peran penting dalam memfasilitasi produksi dan akses terhadap data, layanan, dan konten.
“Hal ini didukung oleh ekosistem pemerintahan digital yang memungkinkan interaksi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat,” tutupnya.
Muh Fadhel Perdana
