KITA Bhinneka berkolaborasi dengan Center for Peace, Conflict, and Democracy (CPCD) Universitas Hasanuddin (Unhas) menyelenggarakan Lokalatih Policy Brief: Strategi Ketangguhan Kampus. Kegiatan ini bertempat di Lantai Tiga Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Senin (13/05).
Dalam Kegiatan yang didukung oleh Indika Foundation tersebut, hadir Dosen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas sekaligus Peneliti CPCD, Dr Amril Hans SAP MPA dan A Ahmad Yani MSi MPA MSc sebagai narasumber.
Pada kesempatannya, Amril menyampaikan, kebijakan publik adalah apa yang pemerintah putuskan untuk dilakukan dan tidak dilakukan.
“Terkadang, pemerintah tidak melakukan apapun atas isu yang terjadi. Ternyata, tidak melakukan apapun juga disebut kebijakan,” tuturnya.
Ia berpendapat, hal itu terjadi sebab ada pertimbangan yang telah dipikirkan terkait respon dan dampak yang akan menjadi keluaran dari kebijakan publik itu.
Lebih lanjut, Amril menjelaskan, satu masalah belum tentu bisa diselesaikan dengan satu kebijakan, ada banyak pendekatan yang bisa dilakukan. “Kita harus tahu proses penyusunan suatu kebijakan,” jelas Dosen Administrasi Publik tersebut.
Langkah pertama dalam fase pembuatan sebuah kebijakan, yaitu agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi berdasarkan rekomendasi, implementasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.
“Secara garis besar, input masalah yang melahirkan proses kebijakan, kemudian menjadi output dan outcome kepada masyarakat. Setelah itu dievaluasi dampaknya sebagai umpan balik yang akan kembali lagi menjadi input,” pungkas Amril.
Najwa Hanana