Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis) mengadakan diskusi bertajuk “Wajah Muram Pendidikan: Penuh Komersialisasi, Penundukan, dan Tidak Berkualitas.” Kegiatan ini berlangsung di Pelataran Gedung MKU Universitas Hasanuddin (Unhas), Selasa (21/05).
Diskusi dipandu oleh perwakilan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Makassar, Zon. Kegiatan ini turut menghadirkan Koordinator Umum Komite Anti Kekerasan Seksual (KAKS) Unhas 2023-2024 bernama Santi, Serikat Pekerja Kampus Dwi Rezky, dan Aliansi Pendidikan Gratis Eis sebagai panelis.
Pada kesempatannya, Santi menyampaikan opininya terkait neoliberalisme pendidikan di lingkungan kampus. Meskipun Unhas telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH), namun negara masih turut andil dalam pengelolaan keuangan kampus yang berdampak pada kebijakan yang ditetapkan kampus.
Menurut Santi, jumlah UKT yang perlu dibayarkan oleh mahasiswa tidak sebanding dengan fasilitas yang diterima. “Sebagai perwakilan dari KAKS, menurutku penyediaan ruang aman yang menjadi hak mahasiswa masih tidak terpenuhi, misalnya jumlah penerangan jalan saat malam hari masih terbatas,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Dwi Rezky turut membahas isu-isu krusial terkait mahalnya biaya pendidikan, kurikulum yang tidak relevan, serta tekanan akademis yang berlebihan bagi mahasiswa.
“Melambungnya biaya UKT yang harus dibayarkan saat ini tidak linear dengan nilai upah atau gaji yang didapatkan masyarakat,” tegasnya.
Ni Made Dwi Jayanti
