Centre for Peace, Conflict and Democracy (CPCD) LPPM Universitas Hasanuddin (Unhas) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak Jaya, dan Ikatan Alumni (IKA) Unhas Papua adakan seminar nasional yang bertajuk “Merajut Dinamika Mewujudkan Papua yang Damai”. Kegiatan berlangsung di Gedung Micro Finance Centre BRI Unhas, Sabtu (20/8).
Kegiatan ini menghadirkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof Dr H Mohammad Mahfud MD SH SU MIP sebagai Keynote Speech dalam kegiatan tersebut.
Mahfud MD menyebutkan beberapa alasan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti hasil Papera 1969 dan Resolusi PBB No. 2504 yang telah menetapkan tanah Papua merupakan bagian dari NKRI dengan hasil 84 negara setuju.
“Pemerintah pusat bisa mengambil Langkah-langkah apapun yang di perlukan untuk menjaga keutuhan NKRI, sehingga tidak ada tempat bagi para separatis,” tuturnya.
Ia menambahkan tentang tindakan Afirmasi yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan aturan di Papua, seperti gubernur dan walikota/bupati di Papua haruslah orang Papua dan memberi jatah khusus di bidang-bidang tertentu untuk orang Papua.
Dalam membangun kesejahteraan rakyat Papua yang komprehensif, beberapa cara yang pemerintah lakukan, yaitu pendekatan kesejahteraan tanpa ada kekerasan dan senjata, pemberian otonomi khusus dengan afirmasi, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), serta meningkatkan intensitas dialog dan pendekatan budaya.
“Semoga ini bisa memberi wawasan yang lebih untuk membangun Papua sebagai bagian bumi yang damai di NKRI,” harap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 itu.
Kegiatan tersebut juga di rangkaikan dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Unhas dan Pemprov Papua.
Achmad Ghiffary M
