Amanat kerakyatan mewakili kehendak kolektif rakyat, yang diungkapkan melalui proses demokrasi. Mandat ini merupakan aspek mendasar dari pemerintahan demokratis, karena mandat ini memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh mereka yang berkuasa mencerminkan kepentingan dan kebutuhan warga negara yang mereka layani. Tanpa mandat ini, mereka yang berkuasa mungkin akan lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri atau kepentingan segelintir orang, dibandingkan kepentingan publik yang lebih luas.
Namun, mandat rakyat bukanlah perlindungan mutlak terhadap pengaruh oligarki. Meskipun hal ini dapat memberikan sarana bagi warga negara untuk meminta pertanggungjawaban penguasa, proses demokrasi itu sendiri rentan terhadap manipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya konsentrasi kekayaan dan pengaruh di antara sekelompok kecil individu. Sehingga memungkinkan mereka memberi pengaruh yang tidak proporsional terhadap proses politik.
Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa mandat rakyat bukanlah obat mujarab untuk semua tantangan yang dihadapi pemerintahan demokratis. Sebaliknya, hal ini merupakan salah satu dari banyak alat yang dapat membantu melindungi terhadap pengaruh oligarki yang tidak semestinya.
Mandat rakyat bukanlah obat mujarab untuk semua tantangan yang dihadapi pemerintahan demokratis
Indonesia telah mengalami demokrasi dan oligarki dalam sejarahnya. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1949, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokratis. Negara ini mengadakan pemilihan umum pertamanya pada tahun 1955, dan Partai Nasional Indonesia (PNI) memenangkan mayoritas suara, sebuah partai yang didirikan oleh Soekarno. Namun, sistem demokrasi berumur pendek karena pemerintahan otoriter Soekarno menyebabkan pergeseran ke arah oligarki.
Selama masa kepresidenan Soekarno, pemerintah menasionalisasi banyak industri dan mengambil alih tanah dari perusahaan asing, yang menyebabkan terkonsentrasinya kekayaan di tangan segelintir orang. Soekarno juga mendirikan ideologi Nasakom yang merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Ideologi tersebut menyebabkan penindasan terhadap oposisi politik dan penindasan kebebasan sipil. Pemerintahan Soekarno menjadi semakin korup dan otoriter, yang menyebabkan ia dilengserkan dari kekuasaan pada tahun 1965.
Setelah jatuhnya Soekarno, Indonesia memasuki masa pemerintahan militer yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Jenderal Soeharto yang merupakan panglima militer, mengambil alih kursi kepresidenan dan membentuk sistem pemerintahan oligarki. Rezim Soeharto dicirikan oleh kronisme, korupsi, dan pemusatan kekuasaan di tangan segelintir keluarga. Militer menguasai banyak industri dan mempunyai pengaruh besar dalam politik, sehingga menyulitkan demokrasi sejati untuk berkembang.
Namun, pada tahun 1998, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil memimpin protes terhadap rezim Soeharto, menuntut reformasi demokrasi. Protes tersebut menyebabkan pengunduran diri Soeharto, dan Indonesia beralih ke sistem pemerintahan demokratis. Sejak saat itu, negara ini telah mengadakan beberapa pemilu yang bebas dan adil.
Untuk melindungi demokrasi dari pengaruh oligarki, transparansi dan akuntabilitas sangatlah penting. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada tahun 2002 untuk menyelidiki dan mengadili kasus korupsi. KPK berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi tingkat tinggi yang melibatkan politisi dan pengusaha. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Pemberdayaan warga negara dan partisipasi aktif juga merupakan bagian integral dalam menjaga integritas sistem demokrasi. Di Indonesia, kelompok masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM) memainkan peran penting dalam mendorong pendidikan kewarganegaraan dan keterlibatan pemilih. Kelompok-kelompok ini mendidik warga negara mengenai hak dan tanggung jawab mereka, serta pentingnya berpartisipasi dalam proses politik.
Masyarakat yang adil dan setara sangat penting bagi demokrasi yang berkembang. Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kekayaan dan mendorong kesetaraan kesempatan. Misalnya, pemerintah telah menerapkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang memberikan layanan kesehatan terjangkau bagi seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Program ini telah berhasil mengurangi beban biaya layanan kesehatan bagi keluarga berpenghasilan rendah, meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan.
Bagaimanapun, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan pengambilan keputusan di tangan rakyat. Namun, oligarki menimbulkan tantangan besar terhadap proses demokrasi, karena kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir individu atau keluarga kaya. Untuk melindungi demokrasi, penting untuk memerhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan warga negara, serta masyarakat yang adil dan merata.
Oligarki menimbulkan tantangan besar terhadap proses demokrasi, karena kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir individu atau keluarga kaya
Dalam masyarakat demokratis, kekuatan oligarki dapat diimbangi dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan warga negara. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa tata kelola pemerintahan mencerminkan keinginan dan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya didikte oleh sekelompok kecil orang kaya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Misalnya, pada tahun 2014, negara ini meluncurkan portal daring yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi mengenai pengeluaran dan kontrak pemerintah. Hal ini telah membantu meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi di pemerintahan.
Selain itu, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memberdayakan masyarakat melalui inisiatif seperti Sistem Pengaduan Nasional, yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan korupsi dan permasalahan lainnya secara langsung kepada pemerintah. Upaya-upaya ini telah membantu memperkuat demokrasi Indonesia dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tercermin dalam pengambilan keputusan pemerintah.
Mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama mengatakan, “Demokrasi menuntut kita untuk bisa memahami realitas orang-orang yang berbeda dari kita sehingga kita bisa memahami sudut pandang mereka.”
Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan warga negara, suatu negara dapat memastikan bahwa semua suara didengar dan bahwa pemerintah mencerminkan kemauan dan kepentingan rakyat.
Penulis: Martunas Dosniroha Munthe
Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas
Angkatan 2021
