Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi (Humanis) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas mengadakan diskusi ilmiah, Rabu (20/01). Kegiatan bertemakan “Polemik Mensos Risma dan Pemprov DKI Jakarta, Benarkah Koordinasi Berjalan?” itu berlangsung melalui Zoom.
Dipandu oleh Revi Reul Buntugayang, diskusi itu menghadirkan alumnus Departemen Ilmu Administrasi FISIP Unhas, Purmadingsa Munsi S A P. Pada kesempatannya, Purma menjelaskan polemik pertemuan tunawisma di jantung Jakarta dengan Mentri Sosial (Mensos) Tri Risma Harini yang berbuntut panjang.
“Kacamata Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak sejalan dengan Kementrian Sosial (Kemensos). Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza sendiri mengaku baru mendengarnya,” ungkap Purma.
Lebih lanjut, ia mengatakan, hal senada juga diungkapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. “Ia juga mengatakan tidak pernah menemukan tunawisma di sepanjang jalan yang ditelusuri oleh bu Risma,” jelas Purma
Hal tersebut bertolak belakang dengan pendapat Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kemensos Herman Koswara. Ia mengatakan, kedua tunawisma yang ditemui Risma akan dibawa ke Balai Pusat Rehabilitasi Sosial.
“Kedua tunawisma di pinggir jalan itu juga akan dibimbing oleh Kemensos,” tegas Herman.
Menilik akar kejadian ini, perlunya merujuk pada arah jalur koordinasi pemerintahan. Adapun arah jalur tersebut terbagi menjadi empat, yakni Keputusan Mensos Republik Indonesia (RI) Nomor 49/HUK/2017 tentang tim koordinasi pelaksana program bantuan pangan tunai, koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dalam hal perekaman dan pendataan data penduduk, kerjasama dengan salah satu bank DKI dalam proses pembuatan rekening buku tabungan, serta bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)..
Menutup pembicaraan,Purma berharap masyarakat dapat menilainya dari dua sisi, yaitu posisi positif dan negatif. “Positifnya, kita dapat melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Sementara pada sisi negatif, itu membuat masyarakat berfikir buruk terhadap pemerintah dan membuat gaduh hubungan antar partai politik,” tutup Purma.
M204
BACA JUGA: Humanis Fisip Unhas Gelar Humaniora Day
