Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) adakan diskusi publik bertajuk “Rakus Pedia: Relasi Kuasa Pemerintah dan Media”. Kegiatan berlangsung di Aula Prof Syukur Abdullah FISIP Unhas, Senin (27/10).
Kegiatan menghadirkan Pimpinan Redaksi Tribun Timur Makassar, Nur Thamzil Thahir sebagai pembicara. Dalam kesempatannya, ia menekankan pentingnya kemampuan publik memahami perbedaan antara fakta dan opini dalam mengonsumsi informasi digital.
Hal tersebut dapat menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam arus informasi palsu yang terus berulang. “Kebohongan berulang-ulang dan terus-menerus akan dipercaya sebagai kebenaran. Itulah post-truth,” ujarnya.
Kini, media memiliki tanggung jawab untuk menyajikan fakta, bukan sekadar opini. Sebagai contoh, emosi seseorang tidak bisa disebut bukti karena tidak dapat dilihat secara langsung. Sementara ekspresi nyata seperti suara meninggi atau wajah berkerut dapat disebut sebagai kebenaran yang bisa diamati.
“Media tugasnya menghadirkan fakta, bukan opini. Diksi pilihan kata akan mengonfirmasi apakah seseorang bisa membedakan keduanya,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia memahami kebenaran. “Semakin banyak (kau) berada di layar ini, maka semakin besar kemungkinan hanya meyakini kebenaran sendiri, bukan bukti orang lain,” ungkapnya.
Di akhir sesinya, Thamzil menegaskan bahwa kebenaran selalu berawal dari manusia sebagai pelaku sejarah. Untuk itu pula, media memiliki peran penting dalam menjaga nilai tersebut agar tidak tergantikan oleh narasi yang menyesatkan di era digital.
Aqifah Naylah Alifya Safar
