Kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa kepemimpinan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto diprediksi bakal lebih tegas daripada pemerintahan Joko Widodo. Hal itu diungkapkan oleh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Prof H Darwis MA PhD pada kuliah umum bertajuk “10 Tahun Perjalanan Diplomasi Indonesia” di Ruang Senat Rektorat Unhas, Selasa (20/08).
Menurutnya, Prabowo bakal menjadi salah satu penggerak politik luar negeri Indonesia saat memimpin. Kondisi ini berbeda pada pemerintahan Jokowi saat Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi menjadi pusat dari kebijakan internasional Indonesia.
“Prabowo akan menjadi salah satu operator kepentingan luar negeri kita, selain dari Kemenlu. Kenapa? Belum dilantik, dia sudah mengunjungi sepuluh negara. Saat dilantik mungkin bakal bertambah jadi 100 negara,” kata Darwis.
Ia menambahkan, Prabowo cukup baik dalam melihat masalah internasional sehingga kapabilitasnya tak dapat diragukan.
Meski begitu, Darwis mencemaskan apabila Menlu selanjutnya diangkat karena pertimbangan politik, bukan karir. Menlu yang diangkat karena politik dikhawatirkan akan kurang peka terhadap isu internasional sehingga Prabowo tetap menjadi pemain tunggal dalam menentukan kebijakan luar negeri Indonesia.
“Menlu kedepannya diharapkan bukan dari kalangan politisi, tetapi dari diplomat karir. Kalau Menlunya politisi, maka saya kira yang berperan sebagai Menlu juga presiden kita, yaitu Prabowo,” katanya.
Kuliah umum pada Selasa juga dihadiri secara langsung oleh perwakilan Kemenlu RI, Bonifacius Riwi Wijayanto, dan Menlu Retno Marsudi secara online.
Zidan Patrio
