Akhir-akhir ini, jagat raya maupun maya disibukkan dengan isu-isu perpolitikan dan pemerintah di Indonesia. Hal tersebut dipicu karena semakin dekat masa pemilihan umum presiden periode selanjutnya. Seluruh aspek masyarakat dari berbagai generasi menyampaikan aspirasi mereka sebagai bentuk kepedulian terhadap dinamika politik di Indonesia, tak terkecuali Generasi Z.
Kalangan yang berasal dari kelahiran 1997 – 2012 mencakupi 27,9 persen masyarakat Indonesia menurut Badan Pusat Statistika. Dilansir dari antaranews.com, Peneliti dari Lembaga Sindikasi Pemilu Demokrasi (SPD) memperkirakan kesadaran politik Generasi Z berada pada angka 70 persen, berarti cukup bagus.
Namun, bagaimana realita dan dampak berkelanjutan pengaruh Generasi Z dalam politik dan pemerintahan Indonesia? Simak wawancara khusus reporter PK identitas Unhas, Yaslinda Utari Kasim bersama Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof Dr Armin SIP MSi, Kamis (27/10).
Apakah menurut Anda Generasi Z sudah peduli dengan perpolitikan di Indonesia?
Menurut pengamatan saya Generasi Z di Indonesia sudah terlibat dalam perpolitikan yang ada di negara kita, namun belum sepenuhnya maksimal. Penyebabnya karena mereka kurang terdidik secara politik dan cenderung memiliki sifat apatis terhadap keadaan politik. Seharusnya Generasi Z dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk merancang kebijakan-kebijakan politik saat ini.
Apa kelebihan yang dimiliki Generasi Z terhadap politik pemerintahan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya?
Generasi Z lahir pada era teknologi informasi yang maju sehingga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk mendapatkan informasi. Hal tersebut membantu menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara langsung tanpa melalui perantara. Suara Generasi Z merupakan kedaulatan rakyat yang harus disalurkan secara benar, salah satunya adalah suara kepada calon pemimpin. Oleh karena itu, Generasi Z ini harus bisa mengkonstruksikan siapa calon pemimpin masa depan yang hebat.
Lantas bagaimana sesungguhnya peran Generasi Z dalam mengawal sistem politik di Indonesia?
Pertama, peran Generasi Z harus memberikan input kepada sistem politik dengan merancang kebijakan apa saja yang harus dibuat oleh pemerintah. Tidak dikatakan secara verbal tetapi rancangan tersebut dituliskan. Setelah itu dijabarkan oleh pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
Kedua, Generasi Z dapat mengonstruksikan bersama pemimpin bagaimana mengembangkan dan mewujudkan kebijakan yang telah dirancang. Lalu menyampaikan aspirasinya kepada partai politik agar mengusung calon yang dapat mewujudkan harapan Generasi Z. Sehingga tugas pemerintah hanya menjustifikasi keinginan Generasi Z dalam menyelesaikan masalah bangsa.
Apa kiat dari pemerintah untuk menyadarkan Generasi Z akan pentingnya politik dan pemerintahan?
Pemerintah harus responsif terhadap seluruh aspirasi, kebutuhan, dan harapan Generasi Z, karena mereka diharapkan dapat mengisi struktur politik dan pemerintahan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlunya fasilitas seperti sekolah, kampus dan media sosial untuk mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki. Hal ini dapat diwujudkan dengan menyalurkan pendidikan politik melalui program studi ilmu politik, kelompok-kelompok kepentingan yang mengerti politik, dan yang utama partai politik.
Apa harapan anda kedepannya terkait generasi Z yang seharusnya kritis terhadap politik dan pemerintahan?
Harapan saya kedepan Generasi Z adalah harus mempersiapkan diri untuk menjadi generasi pewaris masa depan bangsa dan memahami tanggung jawabnya. Sehingga ketika Generasi Z kelak berperan dalam pemerintahan dan politik Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia setara dengan negara maju lainnya
Generasi Z memiliki suara untuk menentukan siapa yang akan memimpinnya lima tahun berikutnya. Sebagai generasi masa depan, Generasi Z seharusnya diberikan proporsi yang lebih besar dalam politik dan pemerintahan Indonesia.
Nama: Prof Dr Armin SIP MSi
Tempat/Tanggal lahir: Taroang, 09 November 1965
S1: Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin (1989)
S2: Ilmu Politik, Universitas Indonesia (1997)
S3: Ilmu Politik Universitas Indonesia (2003)
