Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA, menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan webinar nasional kerja sama Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dan live streaming di kanal youtube Universitas Padjadjaran, Jumat (26/06). Dalam pelaksanaannya, webinar ini mengusung tema “Strategi Pemulihan Ekonomi Dalam Era Tatanan Baru Pasca Pandemi Covid-19”.
Hadir sebagai narasumber lainnya, Menteri Koordinator Perekonomian (Airlangga Hartarto), dan Rektor Universitas Padjadjaran (Rina Indiastuti).
Pada kesempatannya, Prof Dwia memaparkan materi bertema “Strategi Pemulihan Sosial di Era New Normal, Suatu Perspektif Sosial”. Ia menuturkan bahwa krisis Covid-19 tidak hanya menimbulkan permasalahan kesehatan, melainkan berbagai sektor di lini kehidupan bermasyarakat. Sejak pandemi, angka kemiskinan berdasarkan data dari Bank Dunia menunjukkan jumlah kemiskinan berada di angka 632 juta jiwa.
Di Indonesia sendiri, angka kemiskinan juga mengalami peningkatan yang proyeksinya mempengaruhi pertumbuhan perekonomian hingga 1%, sementara angka kemiskinan naik hingga 12,4%.
“Semua ini adalah sumber permasalahan yang membuat kita terjebak di dalam perangkat krisis multidimensial. Persoalannya memang berawal dari Covid-19, sehingga menuntut pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan,” jelas Prof Dwia.
Lebih lanjut, Prof Dwia mengatakan, di tengah situasi wabah pandemi, menyamakan persepsi adalah hal sangat penting, sehingga kebijakan yang dibuat dapat diterima semua pihak. “Kita membutuhkan manajemen pasca krisis dan pemulihan seperti melakukan perlindungan pada komunitas terkena bencana, restorasi dengan waktu yang tepat untuk kehidupan normal serta formulasikan tujuan bersama dari semua pihak yang terlibat,” sambung Prof Dwia.
Untuk mengatasi krisis wabah, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan alokasi pendanaan. Saat ini, pemerintah menyediakan dana sebesar 677,2 Triliun. Prof Dwia menuturkan, dana ini sebaiknya dialokasikan secara berbeda antar wilayah disesuaikan dengan dampak yang dirasakan masyarakat, melakukan re-design terhadap pemulihan ekonomi nasional secara strategis menuju kemandirian masyarakat.
“Sekarang ini banyak regulasi yang dikeluarkan pemerintah, misalnya bantuan langsung tunai, sembako, kartu prakerja, bantuan listrik dan sebagainya. Saya melihat, peran pemerintah sangat dominan sementara partisipasi masyarakat lemah. Di era new normal, hal ini perlu di re-design sehingga peran pemerintah dan partisipasi masyarakat berimbang dan bertahap,” tutup Prof Dwia.
Wandi Janwar
