Kementerian Kebudayaan yang baru dibentuk pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan kado istimewa bagi Indonesia saat hari ulang tahunnya yang ke-80 pada 17 Agustus mendatang. Kado berupa 10 jilid buku sejarah yang ditulis ulang disebut akan menjadi buku babon atau buku sejarah resmi (official history).
Menteri Kebudayaan sekaligus sahabat Presiden Prabowo dalam mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 2008, Fadli Zon menyebut jika penulisan ulang sejarah dibantu setidaknya oleh 113 ahli sejarah dan 20 editor, serta progresnya per Juni 2025 telah mencapai 80 persen. Menurutnya, penulisan ulang sejarah dibutuhkan untuk menyelaraskan kembali pengetahuan sejarah dengan berbagai temuan baru dari disertasi, tesis, maupun penelitian sejarawan.
Sebelumnya, survei nasional yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Maret 2024, menyebutkan 54,6 persen responden khawatir akan potensi intervensi politik dalam proses penulisan ulang tersebut.
Kekhawatiran itu menyeruak ketika Fadli Zon menentang adanya kasus pemerkosaan massal pada kerusuhan 1998. Padahal, hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Mei 1998 mengungkap adanya 85 korban kekerasan seksual, yang korbannya mayoritas perempuan beretnis Tionghoa.
Bukan itu saja, beberapa peristiwa juga tidak dicantumkan, seperti gerakan perempuan dan peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menjelang reformasi. Tindakan ini dinilai sebagai upaya pemutihan dosa masa lalu yang sifatnya politis.
Lantas, apa urgensi dari penulisan ulang sejarah ini dan bagaimana implikasi dari adanya proyek ini? Yuk kita simak wawancara khusus Reporter PK identitas Unhas, Azzahra Dzahabiyyah Asyila Rahma, dengan Dosen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin, Amrullah Amir SS MA PhD, Senin (30/06).
Apa pandangan Anda terhadap penulisan ulang sejarah yang tengah dijalankan pemerintah?
Saya menilai proyek ini sangat kompleks, dan sayangnya dilaksanakan dengan waktu yang terlalu sempit. Menulis ulang sejarah nasional, apalagi dengan target rampung dalam beberapa bulan adalah tugas besar yang tak bisa dipaksakan. Proses akademik membutuhkan ruang diskusi, verifikasi silang, dan waktu refleksi yang cukup, bukan kerja borongan.
Kekhawatiran yang membayangi (proses penulisan ulang sejarah) adalah minimnya transparansi. Dalam iklim akademik, keterbukaan adalah hal utama. Jika tidak, kita patut curiga proyek ini digagas bukan semata-mata untuk kepentingan akademis, tapi ada niat membentuk ulang memori kolektif bangsa dengan narasi tertentu. Dan itu berbahaya.
Apakah penulisan ulang sejarah Indonesia sudah representatif dan inklusif?
Justru di sinilah persoalannya. Sejarah nasional kita selama ini cenderung elitis dan Jakarta-sentris. Narasi lokal, suara kelompok minoritas, bahkan tragedi nasional sering kali dilompati atau ditulis sangat sepihak. Padahal, sejarah Indonesia itu bukan cuma sejarah para pahlawan nasional. Kita punya ribuan cerita dari rakyat biasa, komunitas adat, perempuan, dan kelompok marginal yang tak masuk dalam buku sejarah resmi.
Banyak yang khawatir proyek ini sarat akan kepentingan politik. Bagaimana Anda melihatnya?
Kita tahu bahwa sejarah selalu bersentuhan dengan kekuasaan. Banyak rezim di dunia menggunakan sejarah untuk membenarkan tindakan mereka atau membersihkan citra mereka di mata publik. Ini disebut sebagai politik ingatan.
Menulis ulang sejarah bukan sekadar mengoreksi masa lalu, tapi juga menentukan bagaimana bangsa ini melihat dirinya hari ini dan ke depan. Tanpa transparansi dan partisipasi publik, upaya semacam ini berisiko menjadi alat kuasa, bukan ruang belajar kolektif.
Penulisan ulang sejarah ini melibatkan ratusan sejarawan. Apa tanggapan Anda?
Pemilihan sejarawan yang masuk ke dalam tim tersebut kan harusnya melalui kuratorial yang dalam. Jadi jelas siapa yang terlibat di situ. Keterlibatan sejarawan itu jangan hanya karena hal-hal yang bersifat pertemanan atau pribadi, akhirnya hal-hal yang urgen diabaikan.
Apa tantangan terbesar dalam penulisan ulang sejarah?
Tantangan paling besar adalah memastikan objektivitas dan keterbukaan dalam metode penulisan. Sejarah bukan sekadar kumpulan fakta, tapi interpretasi terhadap fakta. Karena itu, sumber sejarah baik tertulis, lisan, maupun visual harus dipilih dan dikaji secara kritis.
Kita masih bisa menelusuri jejaknya lewat arsip, surat kabar, catatan harian, atau bahkan benda peninggalan. Tetapi, semua itu harus dikaji secara interdisipliner dan tidak boleh diseleksi secara sepihak. Saya pribadi lebih mendukung revitalisasi sejarah lokal, ketimbang nasional.
Sejarah nasional terlalu luas dan rentan dipolitisasi. Sementara, sejarah lokal bisa memperkuat identitas daerah, memunculkan tokoh-tokoh yang tak dikenal secara nasional, dan membentuk kesadaran sejarah dari bawah.
Apa pesan Anda kepada pemangku kebijakan terkait isu ini?
Marilah kita sama-sama menggunakan akal sehat untuk melihat berbagai persoalan sehingga kita tidak terpecah, karena hal-hal yang bisa merusak persatuan. Itu yang penting. Masih banyak hal yang penting kita kerjakan. Jadi buat saya, penulisan ulang sejarah ini lebih baik dihentikan saja.
Penulis: Andika Wijaya
Biodata Narasumber:
Amrullah Amir SS MA PhD
Riwayat Pendidikan:
Doctor of Philosophy Universiti Kebangsaan Malaysia (2015)
Master of Arts Universitas Gadjah Mada (2009)
Sarjana Sastra Universitas Hasanuddin (2001)
