Dalam rangka menumbuhkan kesadaran multikultural dalam sistem demokrasi, Himpunan Mahasiswa Pemerintahan (Himapem) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) mengadakan kajian rutin bertema “Multikulturalisme di Indonesia Dukungan atau Tantangan Demokrasi”. Kegiatan ini berlangsung di Pelataran Baruga A.P Pettarani, Kamis (14/07).
Dipandu oleh Muhaimin Amin, kajian ini menghadirkan Mahasiswa Prodi Antropologi, Agus Pratama Saputra sebagai pemantik. Di awal pemaparannya, Agus menjelaskan secara umum konsep dasar dari multikulturalisme dan demokrasi.
“Multikulturalisme berarti setiap kelompok dan etnik memiliki hak yang sama dalam hukum sehingga mereka bisa bergerak sama, tidak ada kelompok yang mendominasi,” papar Agus.
Sementara itu, demokrasi merupakan pemberian kebebasan kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pelakasanaan politik suatu Negara. Namun dalam pandangan Agus, multikulturalisme dan demokrasi cukup kontradiktif.
Menurutnya, demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaannya lebih mementingkan kepentingan kaum mayoritas, sedangkan multikulturalisme menekankan kebebasan kepada setiap kelompok secara sama dan setara.
“Multikulturalisme bentuk kebebasannya adalah memberikan kebebasan bagi kelompok ataupun individu untuk menganut sesuatu yang menurut mereka benar, sedangkan demokrasi merupakan pemberian kebebasan kepada masyarakat namun harus sesuai dengan verifikasi atau persetujuan kaum mayoritas,” ungkapnya.
Di akhir materi, Agus mengatakan multikulturalisme akan menjadi tantangan terhadap pelaksanaan demokrasi. Ini karena gesekan etnik tertentu mengakibatkan konflik di Indonesia banyak bermunculan.
Andi Nurul Istiqamah Bate
Discussion about this post