Universitas Hasanuddin (Unhas) menyelenggarakan kuliah umum bersama Ombudsman RI di Ruang Rapat Senat Lt. 2 Rektorat dan siaran langsung di YouTube Unhas, Rabu (15/2).
Mengangkat tema “Transformasi Digital dan Urgensi Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Menyongsong Era Society 5.0”, kegiatan ini menghadirkan Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih SH MHum PhD sebagai pemateri.
Di awal kesempatan, Najuh mengungkapkan Ombudsman RI merupakan lembaga negara berasas transparansi dan akuntabel yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah.
“Tugas kami itu seperti mencegah terjadinya maladministrasi atau penyimpangan pelayanan publik ini,” ungkap Najih.
Maladministrasi ini dapat dicegah dengan melakukan pengawasan dan pembuatan laporan rinci mengenai layanan, setelah pihak Ombudsman RI mengadakan survei kepatuhan standar pelayanan publik yang ada.
“Untuk mencegah Ombudsman melakukan kolaborasi yang strategis, kami juga melakukan penilaian setiap pelayanan publik provinsi di daerah,” ujar Nagih.
Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sendiri hanya terdapat 4 kabupaten/kota yaitu Kota Makassar, Pinrang, Soppeng, dan Gowa yang mendapat predikat kualitas tinggi atau zona hijau berdasar pada survei kepatuhan Ombudsman perwakilan Provinsi Sulsel.
“Penyelenggaraan pelayanan publik kabupaten/kota di Provinsi Sulsel perlu ditingkatkan lagi karena masih banyak wilayah zona kuning yang menunjukan kualitasnya itu rendah,” jelas Nagih.
Miftah Triya Hasanah
Discussion about this post