Stratifikasi sosial adalah isu yang sangat sensistif di era modern seperti sekarang. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan anggota masyarakat ke dalam lapisan- lapisan sosial secara bertingkat, tingkatan terendah dalam stratifikasi sosial adalah budak.
Praktik perbudakan banyak terjadi pada zaman penjajahan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah berupaya untuk memberantas praktik perbudakan tersebut melalui penegakan HAM. Namun nyatanya, dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia, masih ada sekelompok orang yang diperlakukan layaknya budak. Hal ini yang kemudian mendorong Agung Syaputra, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Unhas melakukan penelitian terkait perbudakan yang masih terjadi saat ini.
Setelah melakukan riset, Agung bersama kedua rekannya, Nurul Zashkia dan Rifda Aprilia Rusfayanti yang juga berasal dari fakultas Hukum menemukan salah satu daerah yang masih mengenal perbudakan, yaitu Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Mereka kemudian memutuskan untuk melakukan penelitian terkait daerah tersebut.
Menurut catatan sejarah, sistem kastanisasi mulai diterapkan sejak terbetuknya Kerajaan di wilayah tersebut yang dinamai Kerajaan Buton. Ada lima tingkatan dalam sistem kastanisasi yang diterapkan pada masa tersebut, yaitu Kaomu/Kaumu (kaum ningrat dan bangsawan), Walaka (elit penguasa), Maradika (masyarakat bebas), Papara (masyarakat biasa), serta kasta terendah yang disebut Bacua (budak).
Suku Laporo adalah suku yang menduduki kasta terendah dalam kerajaan tersebut sehingga mengalami diskriminasi oleh suku lainnya yang menduduki kasta yang lebih tinggi dari suku Laporo.
Sejak tahun 1980-an Suku Laporo sudah berjuang melawan tradisi perbudakan yang membatasi ruang gerak mereka. Saat itu, mereka mulai mengenyam bangku pendidikan dan mulai berdagang, mereka bahkan telah mampu menduduki jabatan politik dan birokrasi pemerintahan yang sebelumnya sangat dilarang.
Sayangnya, stigma negatif yang terlanjur melekat pada masyarakat Buton menjadikan Suku Laporo masih kerap menerima perlakuan diskriminatif hingga saat ini. Meskipun berbagai pencapaian telah berhasil diraih oleh segelintir oknum yang berasal dari suku Laporo, tidak memberikan dampak yang signifikan bagi suku tersebut.
Dalam penelitian yang dilakukan selama satu pekan, Agung bersama timnya melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkat. Mereka mewawancarai sekitar lima atau enam tokoh berpengaruh di Buton. Seperti Bupati Buton (La Bakry), ketua kerukunan suku Laporo (Murtaba Muru), budayawan/datu Buton, (La Maki) mantan kepala Dinas Pendidkan yang merupakan Dosen Antropologi Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) dan Camat pasar Wajo.
Ketika mewawancarai bupati Buton, Agung dan anggota timnya sempat patah semangat, jawaban bupati Buton berbanding terbalik dengan tujuan penelitian mereka. Bupati Buton mengatakan bahwa hal yang mereka teliti itu tidak terjadi di Buton.
Namun, Agung dan timnya tidak berhenti sampai di situ, mereka tetap mencoba mewawancarai narasumber- narasumber lain, dan jawaban mereka berbanding terbalik dengan Bupati Buton.
“Karena bupati Buton adalah orang yang pertama kami wawancarai, tim itu agak drop, wah penelitian kita Ini tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Tapi saya bilang ini baru orang pertama coba kita eksplorasi lagi tokoh- tokoh yang berpengaruh dan Alhamdulillah mereka menguatkan penelitian kami,” kenangnya.
Selain wawancara, mereka juga melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk yang dihadiri kurang lebih 45 orang yang terdiri dari instansi pemerintah, petuah adat, ketua kerukunan suku Laporo, masyarakat suku Laporo, dan masyarakat luar suku Laporo. Kegiatan FGD ini disambut baik oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena isu yang diangkat adalah hal sensitive.
Melalui wawancara dan FGD yang dilakukan, peneliti dapat menemukan kekurangan instrumen pendukung yang menjadikan suku Laporo masih menerima perlakuan diskrimintif hingga saat ini. Sehingga kedepannya pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mendukung secara maksimal upaya penghapusan sistem kastanisasi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat suku Laporo.
Irmalasari
Discussion about this post