Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto resmi umumkan 24 nama yang tergabung dalam tim asistensi hukum nasional.
Salah satu dari mereka adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr Farida Patittinggi. Informasi ini diumumkan Menteri Wiranto di Kantonya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).
Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Prof Farida membenarkan keikutsertaannya. Ia mengatakan, sangat bangga karena dipercayakan menjadi salah satu anggota tim dari Menko Polhukam.
“Ya, saya merasa bangga karna dipercayai menjadi salah satu anggota tim asistensi Menko Polhukam,” tutur Prof Farida saat ditemui di ruangnya, Selasa (14/5).
Adapun tujuan dibentuknya tim ini adalah memantau ujaran dan sikap tokoh, yang dianggap profokatif pasca pemilihan umum serentak. Prof Farida mengatakan, tim ini murni dibentuk untuk mengkaji masalah hukum dengan dasar keahlian dan keilmuan hukum.
”Tugasnya adalah memberikan kajian dan asistensi hukum, sehingga kita memberikan rekomendasi dan sumbangsi. Ini murni hukum dan bukan politik yang semata-semata memberikan masukan terhadap penegak hukum,” pungkasnya.
Dikutip dari Detiknews, 24 nama praktisi dan akademisi yang dilibatkan Wiranto pada tim ini, yakni:
- Prof Muladi (Praktisi Hukum),
- Prof Romli Atmasasmita (Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Hukum dan Perundang-undangan)
- Prof Muhammad Mahfud MD (Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)
- Prof Dr Indriyanto Seno Adji (Guru Besar Universitas Krisnadwipayana)
- Prof I Gede Panca Astawa (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran)
- Prof Faisal Santiago (Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur)
- Prof Ade Saptomo (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila)
- Prof Dr Bintan R. Saragih (Ahli Ilmu Negara UI dan UPH)
- Prof Dr Farida Patittinggi (Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
- Dr Harsanto Nursadi (Ahli Administrasi Negara/ Hukum Tata Negara)
- Dr Teuku Saiful Bahri (Lektor Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta)
- Dr Teguh Samudera (Praktisi Hukum)
- Dr Dhoni Martim (Praktisi/Akademisi)
- Kepala Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
- Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam
- Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam
- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
- Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo
- Kepala Divisi Hukum Kepolisian RI
- Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri
- Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
- Indra Fahrizal, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Ekonomi dan Moneter
- Asistensi Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam
- Adi Warman, Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam
M05