Bersadarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) kembali membentuk dua departemen yaitu Departemen Ilmu Politik dan Departemen Ilmu Pemerintahan. Kedua departemen ini awalnya berada di bawah naungan Departemen Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan dan berstatus program studi (Prodi).
Pengurusan pembentukannya dimulai di tahun 2017, kemudian disetujui dan dibuatkan surat keputusan oleh Rektor Unhas tepat 17 Desember 2019, setelah mendapat restu Majelis Wali Amanat (MWA) Unhas.
Ada beberapa tahap yang dilalui, mulai dari pembentukan panitia, pembuatan proposal dan studi kelayakan. Berkas tersebut kemudian diserahkan ke Senat Fakultas untuk dipelajari dan dilakukan perbaikan sebelum diserahkan ke tingkat Senat Universitas. Setelah melalui Senat Universitas, akan diteruskan lagi ke MWA Unhas. Pada tahap ini, MWA kemudian mempelajari dan menyetujui. Selanjutnya diserahkan ke rektor Unhas untuk menerbitkan surat keputusan pembentukan departemen.
Keinginan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan menjadi departemen, awalnya dipicu keberhasilan Departemen Hubungan Internasional yang lebih dahulu memisahkan diri dari Departemen Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan di tahun 2010. Selain itu, rektor Unhas ikut memberi restu, hal ini karena kemampuan ilmu politik mempertahan tiga kali berturut-turut predikat akreditasi A nya.
Andi Ali Armunanto S IP M Si, yang sebelumnya menjabat Kepala Prodi Ilmu Politik, mengatakan peralihan status Prodi ke departemen akan berdampak baik bagi pengembangan departemen. Utamanya memberikan keleluasaan dan kemandirian departemen mengelola keuangan dan manajemen administrasinya.
“Berstatus sebagai departemen tentu akan membuatnya semakin mandiri dalam pengelola keuangan. Kita juga bisa memilki struktur sendiri-sendiri dan pengurusan administrasi akan semakin efisien”, jelasnya Rabu, (8/01).
Terbentuknya kedua departemen, Anto sapaan akrab Andi Ali Armunanto, berharap bisa menaikkan standar departemen masing-masing.
“Adanya departemen ini, ke depannya kami akan mengupayakan yang terbaik, meningkatkan kinerja dan memperbaiki input dan output mahasiswa. Menjadikan departemen terbaik skala nasional maupun internasional,” tuturnya.
Harapan serupa disampaikan mahasiswa Departemen Ilmu Politik angkatan 2017, Zuhal Luqman. Ia menyampaikan pembentukan Departemen Ilmu Politik merupakan kabar baik, dan berharap akan memberikan perbaikan terutama bagi perencanaan dan pengembangan inovasi akademik Departemen Ilmu Politik.
“Saya berharap ke depannya pengelolaan departemen ilmu politik tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang telah diamanatkan statuta. Dan sebaiknya, pihak departemen dapat melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait rencana jangka panjang kepada setiap elemen yang ada, terutama untuk teman-teman mahasiswa,”harapnya, Jumat (10/01).
Andi Fadel Fatiha, Mahasiswa Departemen Ilmu Pemerintahan turut berkomentar positif atas peralihan status departemennya. Ia menyampaikan, wacana pemisahan departemen antara departemen politik dan pemerintahan sudah sering didengarnya.
Mahasiswa angkatan 2017 ini berharap, agar kiranya pemisahan Departemen Ilmu Politik dan Departemen Ilmu Pemerintahan memberikan sumbangsi positif dan dapat mewujudkan visi dan misi masing-masing departemen dalam mendorong sinergitas. ”Departemen dengan lembaga kemahasiswaan supaya bisa lebih baik lagi,” pungkasnya, Jumat (10/01).
Dar
